Liputan6.com, Jakarta - Ketua DPR Bambang Soesatyo meminta Badan Intelijen Negara (BIN) menelisik peredaran uang palsu yang belakangan marak di sejumlah daerah.
Legislator Partai Golkar itu mengkhawatirkan peningkatan peredaran uang palsu ada kaitannya dengan tahun politik pelaksanaan Pilkada Serentak 2018 dan persiapan Pemilu 2019.
Advertisement
Pria yang akrab disapa Bamsoet ini mengatakan, peredaran uang palsu yang belakangan marak tak bisa dibiarkan.
"Agar Badan Intelijen Negara melakukan investigasi secara khusus terkait jaringan pembuat dan pengedar uang palsu serta mendesak pemerintah membuat regulasi yang berdampak cepat mengantisipasi peredaran uang palsu," ujar Ketua DPR ini melalui pesan singkat dari Jenewa, Swiss, Rabu (28/3/2018).
Polres Bogor Kota sebelumnya menangkap lima pengedar uang palsu pecahan Rp 100 ribu. Jumlahnya mencapai 60 ribu lembar.
Sedangkan di Surabaya ada pengedar uang palsu pecahan Rp 100 ribu sebanyak 916 lembar dan SGD 10.000. Jika mata uang Singapura itu dirupiahkan, jumlahnya sekitar Rp 2,5 miliar.
Bamsoet menduga maraknya uang palsu ada kaitannya dengan pilkada. Yakni untuk money politics.
"Komisi Pemilihan Umum harus membuat regulasi jitu untuk mengantisipasi money politics di Pilkada Serentak 2018 dan Pemilu 2019,” tegas Ketua DPR ini.
Saksikan video menarik berikut ini:
Ungkap Sindikat Uang Palsu
Lebih lanjut Bamsoet mendesak Polri juga mengungkap sindikat uang palsu dan membukanya ke publik. "Termasuk mengungkap aktor intelektualnya," tegas dia.
Mantan ketua Komisi Hukum DPR itu menegaskan, peredaran uang palsu tak hanya meresahkan masyarakat. Tindakan jahat itu juga bisa berakibat buruk bagi perekonomian nasional.
Karena itu Bamsoet mendorong Bank Indonesia (BI) untuk mengevaluasi sistem keamanan berlapis pada rupiah kertas dengan teknologi terbaru. Sebagai contoh, negara-negara Eropa sudah menggunakan kinegram untuk fitur pengaman uang mereka.
"Sementara rupiah kita masih memakai teknologi hologram," ujar dia.
Advertisement
