Kurang dari Setahun, 250 Warga Australia Jadi Korban Serangan Anjing

Liputan6.com, Northern Territory - Pemerintah Negara Bagian Northern Teritory (NT), Australia didesak melakukan tindakan untuk mengatasi maraknya serangan anjing berbahaya di wilayah Darwin dan kawasan Palmerston.

Dalam kurun waktu delapan bulan terakhir, tercatat telah terjadi 250 kasus anjing menyerang warga di kawasan tersebut, demikian dikutip dari laman AustralianPlus Indonesia, Jumat (30/3/2018).

Kasus warga diserang anjing terakhir menimpa Diana Thompson, seorang nenek berusia 77 tahun yang mengalami luka parah di bagian lengannya.

Diana Thompson, seorang warga Palmerston menderita luka parah, mulai dari patah gigi, tulang remuk, jaringan robek dari lengannya, tiga urat terputus dan sejumlah arteri rusak akibat serangan seekor anjing.

Serangan ini terjadi saat ia sedang mengajak anjingnya sendiri berjalan-jalan pada akhir Februari lalu.

Perempuan berusia 77 tahun itu menjalani empat operasi dan menghabiskan hampir tiga minggu di rumah sakit akibat peristiwa serangan itu.

Anjingnya juga terluka dalam serangan itu, dan ia terpaksa harus mengeluarkan uang dari koceknya sendiri sebesar $ 900 atau setara Rp 9,5 juta untuk membayar tagihan perawatan medis anjingnya di dokter hewan.

Dewan Kota Palmerston menghabiskan waktu lebih dari sebulan untuk menyelidiki insiden tersebut, yang akhirnya berujung dengan menjatuhkan denda $450 (Rp 4,7 juta) kepada pemilik anjing yang melakukan penyerangan.

Dewan masih menunggu perintah pengadilan untuk mematikan anjing itu.

Proposal menindak tegas pemilik anjing

Tetapi undang-undang dan peraturan dewan yang ada saat ini dinilai gagal untuk membantu Diana Thompson, yang meyakini satu-satunya cara untuk mendapatkan kompensasi atas tagihan medis dan dokter hewan adalah dengan mengajukannya sebagai kasus perdata, yang ia belum putuskan apakah akan melakukannya atau tidak.

Jadi pekan lalu ia dan pasangannya, Paul Sedman, mengajukan masukan ke RUU Perlindungan Hewan di parlemen Negara Bagian Northern Teritory Australia (NT), dan menyerukan penindakan.

Proposal ini menguraikan gagasan mereka untuk disusunnya menjadi undang-undang anjing atau 'Dog Act', yang akan mencakup tujuh poin.

"Baik Diana dan saya sendiri benar-benar terkejut oleh kurangnya kontrol nyata, dan menemukan insiden ini benar-benar tidak dapat diterima oleh masyarakat di Kawasan Utara Australia, yang telah kami tinggali dan cintai selama bertahun-tahun," tulis Paul Sedman dalam proposal itu.

"Meski petugas terkait telah bekerja sebaik mungkin dengan peraturan daerah yang berlaku saat ini, tampaknya tidak siap untuk menangani konsekuensi hukum dari masalah keamanan anjing ini.

"Masalah-masalah ini sudah terlalu lama dan membutuhkan pendekatan Pemerintah Kawasan Australia yang kuat untuk melakukannya sekarang, Anda akan mendapat dukungan dari sebagian besar masyarakat."

Proposal mereka akan melihat pemilik anjing yang menyerang dikenakan dakwaan kriminal dan hukuman berat "yang bergigi".

Mereka juga mendesak segera melakukan dilakukannya euthanasia atau suntik mati pada anjing yang menyerang seseorang di depan umum, serta kepemilikan asuransi bagi pihak ketiga untuk dimasukkan dalam prosedur pendaftaran anjing.

Mereka juga mengajukan adanya kampanye pendidikan publik mengenai penerapan denda yang berat bagi pemilik yang tidak mengenakan tali kekang pada anjing mereka setiap saat dan standar pagar minimum.

Departemen Industri dan Sumber Daya mengatakan mereka tidak akan dapat mengomentari ide-ide yang disampaikan Diana Thompson dan pasangannya, sampai proses pembahasan RUU di komite selesai.

Pengajuan itu dibuat untuk RUU Perlindungan Hewan, yang saat ini sedang digodok di Komite Penyelidikan Sosial.

RUU itu berusaha mencabut Undang-Undang Kesejahteraan Hewan yang ada saat ini dan membuat UU Perlindungan Hewan yang baru, untuk memperkuat kebijakan kesejahteraan hewan.