Jalan Tol Ngawi-Kertosono Beroperasi, Kementerian PUPR Terus Kejar Target Tol Trans Jawa di 2018

Presiden Jokowi telah meresmikan Jalan Tol Ngawi-Kertosono, Seksi Ngawi-Wilangan sepanjang 51,9 km di Gerbang Tol Madiun.

oleh Gilar Ramdhani diperbarui 30 Mar 2018, 06:02 WIB
Presiden Jokowi telah meresmikan Jalan Tol Ngawi-Kertosono, Seksi Ngawi-Wilangan sepanjang 51,9 km di Gerbang Tol Madiun.

Liputan6.com, Jakarta Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah meresmikan Jalan Tol Ngawi-Kertosono, Seksi Ngawi-Wilangan sepanjang 51,9 kilometer (km) di Gerbang Tol Madiun, Kamis (29/3) siang. Jalan Tol Ngawi-Kertosono merupakan salah satu bagian penting Jalan Tol Trans Jawa karena membelah bagian utara dan selatan pulau Jawa.

Dalam sambutannya, Jokowi memaparkan bahwa pembangunan infrastruktur adalah tahapan besar pertama untuk mengejar ketertinggalan dari negara-negara tetangga.

Jokowi pun menargetkan pembangunan infrastruktur Jalan Tol dari Merak-Pasuruan sudah tersambung pada tahun 2018, begitu juga dengan Tol Merak-Banyuwangi selesai pada tahun 2019. Menurutnya, kehadiran tol yang merupakan investasi dari badan usaha akan mempercepat mobilitas barang dan jasa.

Lebih lanjut, Presiden Jokowi mengatakan setelah pembangunan jalan tol selesai, dirinya mengajak para Menteri dan Gubernur untuk bersama-sama mengintegrasikan agar ada terjalin koneksi antara jalan tol dengan pelabuhan, airport, kawasan ekonomi khusus, dan kawasan industri.

"Semuanya tersambung sehingga mobilitas, biaya angkutan barang dan logistik kita betul betul tekan semurah mungkin. Dengan itulah produk produk kita bisa bersaing baik dari rakyat maupun industri bisa bersaing dengan negara lain," tambah Jokowi.

Dengan mengucap Alhamdulillah, Jokowi menyatakan bahwa jalan tol dari Ngawi sampai Wilangan telah selesai. 

"Kita harapankan nanti maju ke depan dan akhir tahun target kita capai," kata Jokowi yang direspon tepukan tangan oleh para tamu undangan yang hadir di acara peresmian.

Turut hadir mendamping Presiden antara lain Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Gubernur Jawa Timur Sukarwo dan Direktur Utama PT. Jasa Marga Desi Ariyani.

Jalan Tol Ngawi-Wilangan merupakan Seksi I, II dan III dari Tol Ngawi-Kertosono sepanjang total 87 km yang dikerjakan oleh Investor, PT. Ngawi Kertosono Jaya. Selebihnya, Seksi IV yakni Jalan Tol Wilangan - Kertosono (37 km) merupakan tanggung jawab pemerintah, dimana pemerintah memberikan dukungan viability gap fund (VGF) untuk meningkatkan kelayakan investasi.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono mengatakan progress Jalan Tol Wilangan-Kertosono sudah mencapai 60,85% dan ditargetkan bisa beroperasi akhir 2018. Dirinya juga berharap jalan tol bisa fungsional untuk menghadapi arus mudik.

"April dan Mei nanti saya akan ke sini untuk ngecek progressnya. Optimis selesai. Lahan sudah tinggal 99 persen, ada pembangunan jembatan yang belum selesai karena masih ada Mesjid yang perlu dinegosiasikan," ujar Menteri Basuki ketika meninjau pembangunan Jalan Tol Wilangan - Kertosono yang menelan investasi sebesar Rp 3,1 Triliun.

Menteri Basuki ketika meninjau pembangunan Jalan Tol Wilangan - Kertosono yang menelan investasi sebesar Rp 3,1 Triliun.

Merespon permintaan Jokowi ketika peresmian Tol Ngawi-Kertosono, Basuki menegaskan, pihaknya akan fokus pembangunan Jalan Tol Trans Jawa selesai sesuai target.

"Fokus kami, Jalan Tol Trans Jawa, terutama dari Merak-Pasuruan dapat tersambung semua di tahun 2018," tegas Basuki.

Harmonisasi Tarif Tol

Dalam rangka mendukung efisiensi biaya angkutan logistik, Pemerintah melakukan harmonisasi tarif tol dengan prinsip menjaga kepercayaan investor dan menghormati kontrak. Harmonisasi tarif dilakukan melalui perpanjangan masa konsesi dan insentif perpajakan. Selain itu, dilakukan penyederhanaan golongan kendaraan dari semula lima golongan menjadi tiga golongan.

“Ada 39 ruas tol yang tarif per kmdiatas Rp 1.000. Kita evaluasi dan memang bisa diturunkan dengan kompensasi perpanjangan masa konsesinya. Tiga diantaranya yakni tol Solo-Ngawi, Ngawi-Kertosono, dan Kertosono-Mojokerto selain konsesi juga mendapat insentif pajak,” jelas Menteri Basuki.

Kementerian PUPR juga melakukan penyederhanaan golongan kendaraan di jalan tol. Golongan II dan III akan digabung menjadi golongan II dan golongan IV dan V digabung menjadi golongan III. Dampak rasionalisasi akan terjadi penurunan tarif per km pada golongan kendaraan II dan III hingga 35%.

Menteri Basuki mengatakan tarif tol Ngawi-Wilangan merupakan tarif yang sudah diterapkan harmonisasi. Semula tarif awal per km sebesar Rp 1.200 yang menjadi Rp 1.000 per km untuk kendaraan golongan I. Dengan panjang 48 km maka yang dibayar pengguna tol turun dari Rp 57.500 menjadi Rp 48.000. Penyederhanaan golongan kendaraan menjadi tiga, juga berakibat penurunan tarif yang harus dibayar truk.

"Ini misalnya, kalau truk golongan III tanpa harmonisasi tarif harus bayar Rp 115.000, nanti dia bayar sekitar Rp 72.000. Truk golongan V semula harus membayar Rp 172.500 menjadi Rp 96.000. Kira-kira seperti itu," kata Menteri Basuki.

Tol Ngawi-Wilangan.

Alasan pemerintah memberikan insentif pajak, dikatakan oleh Menteri Basuki karena perpanjangan konsesi dianggap belum mencukupi.

"Insentif pajak dipilih karena tidak mengganggu investor dan kepercayaan, tetap menjaga kepastian hukum dan menghormati kontrak. Selengkapnya akan di dijelaskan oleh Ibu Menkeu, Sri Mulyani," ujar Basuki.

Basuki pun berharap persoalan tarif tol yang baru bisa segera selesai paling lama dua minggu sehingga bisa diterapkan pada Jalan Tol Ngawi-Wilangan. Jalan tol ini memiliki 4 gerbang tol yakni GT Ngawi, GT Madiun, GT Caruban, dan GT Wilangan dan melayani transaksi nontunai (Cashless).

Turut mendamping Menteri Basuki meninjau Jalan Tol Wilangan-Kertosono, Dirjen Bina Marga Arie Setiadi Moerwanto, Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Hery Trisaputra Zuna, Direktur Jalan Bebas Hambatan, Perkotaan, dan Fasilitasi Jalan Daerah, Ditjen Bina Marga Sugiyartanto, Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) VIII Herry Marzuki, dan Kepala Biro Komunikasi Publik Endra S. Atmawidjaja.

 

(*)

 

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya