PSI Kecam Cuitan Fadli Zon soal Pemimpin Planga-plongo

PSI meminta Fadli Zon menahan diri untuk mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang mempertajam konflik.

oleh Merdeka.com diperbarui 30 Mar 2018, 22:16 WIB
PSI menyambangi Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan (Liputan6.com/ Hanz Jimenez Salim)

Liputan6.com, Jakarta Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengecam cuitan Twitter Wakil Ketua DPR Fadli Zon yang menyebut "Indonesia membutuhkan pemimpin seperti Vladimir Putin dan bukan pemimpin yang banyak ngutang, enggak planga-plongo".

Walau cuitan Wakil Ketum Gerindra tersebut tak secara gamblang menyebut nama, bagi PSI, hal tersebut jelas mengarah kepada kinerja Presiden Joko Widodo.

Ketua DPP PSI Tsamara Amany mengatakan, pihaknya menganggap cuitan itu melukai hati rakyat Indonesia yang mendukung Jokowi. Menurut dia, sejumlah lembaga survei juga menunjukkan bahwa mayoritas rakyat Indonesia menyatakan puas dengan kinerja Jokowi.

"Menggambarkan Presiden yang didukung mayoritas rakyat sebagai ‘planga-plongo’ pada dasarnya adalah penghinaan yang sama sekali tidak pantas," kata Tsamara kepada wartawan, Jumat (30/3/2018).

Tsamara berujar, Fadli Zon selayaknya menyadari bahwa Vladimir Putin bukanlah tipe pemimpin yang popular di negara-negara demokrasi. Dia pun merujuk pada penelitian Gallup International 2017 yang menilai Putin tak cocok memimpin di negara demokrasi.

"Popularitas Putin, terutama hanya tinggi di negara Rusia dan negara-negara eks-komunis, negara komunis seperti Vietnam, serta negara-negara yang masih belajar berdemokrasi. Di negara-negara demokratis, popularitas Putin sangat rendah. Putin dikenal di dunia demokratis sebagai pemimpin diktator, fasis dan membiarkan korupsi terorganisasi," ujarnya.

 

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:


Tahan Pernyataan Berpotensi Konflik

Pendukung peserta partai politik PSI dan PPP menunjukkan nomor parpol sambil yel-yel usai pengambilan nomor urut peserta pemilu 2019 di KPU, Jakarta, Minggu (18/2). (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Untuk itu, PSI meminta Fadli Zon menahan diri untuk mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang mempertajam konflik yang berpotensi menguat menjelang Pilkada Serentak 2018 dan Pemilu 2019.

"PSI menilai sangat tidak layak seorang Wakil Ketua DPR mengeluarkan pernyataan yang sedemikian melecehkan terhadap kepala negara," tandas Tsamara.

 

Reporter : Muhammad Genantan Saputra

 

 

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya