Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto menyampaikan bahwa kesatuan antara ulama dan pemerintah dalam sebuah negara sangat penting.
Menurut dia, jika ilmu para ulama diserap pemerintah dan diserap oleh rakyat, maka akan muncul kebijakan-kebijakan yang arif dan berpihak kepada rakyat.
Advertisement
Hal tersebut disampaikan Wiranto saat menghadiri acara Musyawarah Besar I Alumni Simpatisan Syachonah Moh Cholil di Demangan Bangkalan, Sabtu, 31 Maret 2018. Kehadiran Wiranto pada acara itu mewakili Presiden Joko Widodo.
"Saya sampaikan bahwa saat ini Presiden Joko Widodo juga terus menerus berkomunikasi dengan para ulama untuk memahami apa aspirasi para ulama terhadap bangsa ini, itu diserap. Tapi beliau juga blusukan ke mana-mana untuk mendengarkan suara rakyat agar dapat menyaksikan langsung apa yang dirasakan rakyat," ujar Wiranto.
Dari hasil blusukan tersebut, lanjutnya, muncul kebijakan-kebijakan Presiden Jokowi. Misalnya dari sisi ekonomi, ada pembangunan ekonomi syariah, di mana saat ini Bank Syariah memiliki aset mencapai Rp 432 triliun. Kemudian pembukaan Bank Wakaf Mikro untuk pemberian KUR (kredit usaha rakyat). "
"Itu saya kira yang bisa kita lakukan tatkala ulama dan umarah itu bersatu," kata Wiranto.
Butuh Persatuan
Dalam kesempatan tersebut, Menko Polhukam juga berharap agar kesadaran yang dirintis oleh para pendahulu yakni KH. Moch. Cholil tentang kependidikan di pondok pesantren, di mana tujuannya yaitu tidak tunduk terhadap penjajahan Belanda dapat diwariskan atau ditularkan oleh para generasi penerus.
Menurut Wiranto, jika dulu tantangan para pendiri bangsa adalah penjajahan Belanda, maka ancaman yang harus dihadapai generasi saat ini juga sangat banyak.
"Modalnya apa? Kalau dulu persatuan sekarang juga persatuan, ukhuwah wathoniyah," kata Menko Polhukam Wiranto.
Turut hadir dalam acara tersebut Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Agus Rahardjo, Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa Kemenko Polhukam Arief P. Moekiyat.
Advertisement
