Liputan6.com, Bogor - Calon Gubernur Jawa Barat nomor urut 4 Deddy Mizwar bersilaturahmi dengan para pedagang di Pasar Cisarua, Bogor. Pada kesempatan itu, ia menilai pemerintah kabupaten/kota belum mengoptimalkan layanan portal informasi harga pangan (Priangan) yang dikeluarkan forum koordinasi pengendalian inflasi daerah (TPID) Jawa Barat.
"Kenaikan harga kebutuhan pokok yang sangat tinggi memang menjadi salah satu permasalahan ekonomi masyarakat. Sebetulnya ada Portal Priangan yang melaporkan setiap hari harga-harga barang, tapi sekarang ini belum berjalan," ujar Deddy Mizwar dalam keterangan tertulisnya, Senin (2/4/2018).
Advertisement
Dalam pemantauan di Pasar Cisarua, dirinya banyak mendapat masukan dari para pedagang terutama terkait dengan kenaikan harga komoditas kebutuhan pokok masyarakat. Terlebih kenaikan harga beberapa komoditas dinilai tidak wajar.
Menurutnya hal tersebut tidaklah lepas dari kurang optimalnya pengawasan harga pokok dan tidak optimalnya updating data harga komoditas kebutuhan pokok pada Portal Priangan TPID Jabar. Apalagi pemerintah kabupaten kota pun tidak aktif melakukan pembaruan data harga harga kebutuhan masyarakat di Portal Priangan.
"Hanya baru tiga kota yang sudah jalan, salah satunya Kota Bandung. Padahal, 27 kabupaten/kota sudah di-training oleh Bank Indonesia dan TPID Jabar, tapi portal ini tidak berjalan dengan semestinya, karena setiap kabupaten/kota tidak disiplin update data harga. Sehingga ketahuan harga komoditas di satu dan tempat lainnya itu mungkin terlalu jauh jaraknya, ini akan terjadi inflasi di daerah tersebut," kata Deddy Mizwar.
Kurang Update
Mestinya, ucap Deddy, pemerintah kabupaten kota bisa aktif melakukan pembaharuan data harga komoditas kebutuhan pokok masyarakat, sehingga bisa menjadi panduan para petani di sektor hilir, pedagang dan konsumen. Termasuk juga bisa mengetahui stok komoditas di suatu daerah.
"Sebetulnya dengan laporan tadi kita bisa tahu di mana kekosongan barang, tapi karena ga diupdate masyarakat jadi korban dari inflasi," katanya.
Karena itulah pihaknya mengimbau pemerintah kabupaten/kota untuk bisa mengoptimalkan layanan portal pringan sehingga bisa menjaga stabilitas harga komoditas kebutuhan pokok masyarakat.
"Dorongannya ya harus disiplin, ini kan masalah reformasi birokrasi. Birokrasi reformasi sangat penting ini akibat ketidak disiplinan ASN, rakyat jadi korban, makanya updating data komoditas sangat penting," katanya.
Sementara itu disinggung dengan pemantauannya di Pasar Cisarua Bogor, pihaknya meminta agar pengelola pasar dan pedagang bisa menjaga kebersihan lingkungan di sekitarnya. Terutama dalam hal pengelolaan sampah.
"Masalah sampah merupakan hal yang terjadi di setiap pasar, tentunya itu harus dikelola dengan baik. Sehingga pasar tradisional pun bisa lebih nyaman," ungkapnya.
Advertisement
