Liputan6.com, Jakarta - Menteri Luar Negeri RI menegaskan, Indonesia tak pernah membayar uang tebusan kepada kelompok militan atau teroris sebagai biaya tebusan atau pembebasan WNI. Termasuk, kepada kelompok militan yang menyandera enam anak buah kapal (ABK) WNI di Benghazi, Libya beberapa bulan lalu.
Kini, para WNI itu telah dibebaskan.
Mereka disandera sejak 23 September 2017 dan berhasil dibebaskan pada 27 Maret lalu. Pembebasan para WNI itu diupayakan pemerintah melalui proses komunikasi dan juga diplomasi dengan beberapa pihak terkait.
Baca Juga
Advertisement
"Tidak ada (uang tebusan). Murni komunikasi yang dilakukan pemerintah dengan pihak terkait dan sebagainya," tegas Menlu Retno, saat menggelar jumpa pers di Kementerian Luar Negeri Indonesia, Jakarta (2/4/2018).
Hal serupa juga disampaikan Direktur Perlindungan WNI dan Bantuan Hukum Indonesia (BHI) Lalu Muhammad Iqbal yang membantu proses pembebasan sandera.
Iqbal menuturkan bahwa Indonesia berhasil melobi kelompok militan itu agar mau membebaskan keenam WNI dengan cara mengingatkan kembali hubungan Indonesia dengan Libya.
"Saya rasa upaya pendekatan secara intensif dilakukan selama enam bulan terakhir dengan menekankan kedekatan antara Indonesia dengan Libya adalah alasan milisi membebaskan WNI," ujar Iqbal.
"Kami menjelaskan bahwa Indonesia tidak berpihak dalam konflik di Libya. Indonesia juga merupakan sahabat Libya. Bahkan, Indonesia-Libya pada 1996 lalu memediasi perdamaian di Filipina Selatan. Upaya-upaya diplomasi semacam itulah yang dikedepankan itu untuk membebaskan sandera. Oleh sebabnya, memakan waktu lama," kata dia.
Iqbal juga mengungkapkan atas upaya pendekatan itu, tim dari PWNI berhasil kembali dari Benghazi melalui jalur darat, meski selama ini jalur tersebut dianggap berbahaya.
"Kami bahkan melewati 12 checkpoint selama perjalanan dan proses pemulangan berjalan lancar," kata Iqbal.
Reporter : Ira Astiana
Sumber : Merdeka.com
Saksikan juga video pilihan berikut ini:
