Liputan6.com, Jakarta: Anggota Komisi IV DPR Ma`mur Hasanuddin mengatakan, data base pangan dan pola transportasi antarprovinsi di Indonesia sangat mempengaruhi distribusi pangan setiap wilayah pada pulau-pulau di Indonesia. Karena itu, menurut dia, Prancis sebagai ketua G-20 untuk urusan pangan sudah mengajukan proposal. Yakni, menerapkan data base pangan setiap negara untuk memudahkan memetakan pola distribusi pangan global agar kondisi pangan dunia lebih terkendali.
Ma`mur menjelaskan, Indonesia sebagai negara kepulauan yang memiliki jumlah 33 provinsi dengan jumlah penduduk sekitar 237.556.363 (berdasarkan Sensus 2010), dapat diperumpamakan miniatur dunia. Untuk mengelola Indonesia, perlu menerapkan pola pikir seperti mengelola dunia, khususnya dalam masalah pangan.
"Apabila kemampuan Indonesia dalam memetakan data pangan dan mampu mendistribusikan hingga ke pelosok di tiap wilayah negara ini, sesungguhnya Indonesia layak untuk mengatur pangan dunia," ucapnya melalui siaran pers yang diterima Liputan6.com, Senin (4/7). Namun pada kenyataannya, pengelolaan pangan di dalam negeri ini masih sangat banyak yang perlu dibenahi, terutama data base maupun sarana transportasinya.
Menurut Ma`mur, tahun lalu sering terjadi distribusi pangan lambat akibat kemacetan, terutama di daerah pelabuhan. Kondisi jalan yang buruk dan pengendalian kemacetan menjadi faktor utama pada lambatnya distribusi pangan. "Kondisi penanganan pangan yang buruk dalam negeri ini, kemungkinan Indonesia belum dipercaya untuk memimpin FAO (Badan Pangan Dunia) pada pemilihan tiga pekan lalu, padahal Indonesia mengirimkan kandidat," keluhnya.
Politisi Partai Keadilan Sejahtera ini juga mengingatkan pemerintah bahwa dalam menjelang Lebaran, pelanggaran-pelanggaran distribusi pangan harus diantisipasi. Tahun lalu, terbukti 510 sarana distribusi pangan melakukan sejumlah pelanggaran. Pada tahun silam, Badan Pengawasan Obat dan Makanan di 30 provinsi di Indonesia mengawasi 1.950 sarana distribusi. Ditemukan, sebanyak 26,15 persen melanggar atau sebanyak 510 sarana.
Pemerintah juga diminta tidak terlalu percaya diri untuk membuat target-target pertumbuhan ekonomi yang mencapai enam hingga 6,5 persen. Kenyataan yang terjadi adalah tingkat pertumbuhan yang ada didominasi pola konsumsi masyarakat, bukan atas kestabilan ekonomi.
"Perbaikan di semua aspek untuk mengendalikan pangan perlu dilakukan sangat serius seperti mengelola dunia, terutama pada aspek data base dan transportasi, akan sangat membantu Indonesia dalam mengendalikan pangan dalam negeri, sehingga kedaulatan pangan yang dicita-citakan bukan hanya mimpi belaka," pungkasnya.(ANS)
Ma`mur menjelaskan, Indonesia sebagai negara kepulauan yang memiliki jumlah 33 provinsi dengan jumlah penduduk sekitar 237.556.363 (berdasarkan Sensus 2010), dapat diperumpamakan miniatur dunia. Untuk mengelola Indonesia, perlu menerapkan pola pikir seperti mengelola dunia, khususnya dalam masalah pangan.
"Apabila kemampuan Indonesia dalam memetakan data pangan dan mampu mendistribusikan hingga ke pelosok di tiap wilayah negara ini, sesungguhnya Indonesia layak untuk mengatur pangan dunia," ucapnya melalui siaran pers yang diterima Liputan6.com, Senin (4/7). Namun pada kenyataannya, pengelolaan pangan di dalam negeri ini masih sangat banyak yang perlu dibenahi, terutama data base maupun sarana transportasinya.
Menurut Ma`mur, tahun lalu sering terjadi distribusi pangan lambat akibat kemacetan, terutama di daerah pelabuhan. Kondisi jalan yang buruk dan pengendalian kemacetan menjadi faktor utama pada lambatnya distribusi pangan. "Kondisi penanganan pangan yang buruk dalam negeri ini, kemungkinan Indonesia belum dipercaya untuk memimpin FAO (Badan Pangan Dunia) pada pemilihan tiga pekan lalu, padahal Indonesia mengirimkan kandidat," keluhnya.
Politisi Partai Keadilan Sejahtera ini juga mengingatkan pemerintah bahwa dalam menjelang Lebaran, pelanggaran-pelanggaran distribusi pangan harus diantisipasi. Tahun lalu, terbukti 510 sarana distribusi pangan melakukan sejumlah pelanggaran. Pada tahun silam, Badan Pengawasan Obat dan Makanan di 30 provinsi di Indonesia mengawasi 1.950 sarana distribusi. Ditemukan, sebanyak 26,15 persen melanggar atau sebanyak 510 sarana.
Pemerintah juga diminta tidak terlalu percaya diri untuk membuat target-target pertumbuhan ekonomi yang mencapai enam hingga 6,5 persen. Kenyataan yang terjadi adalah tingkat pertumbuhan yang ada didominasi pola konsumsi masyarakat, bukan atas kestabilan ekonomi.
"Perbaikan di semua aspek untuk mengendalikan pangan perlu dilakukan sangat serius seperti mengelola dunia, terutama pada aspek data base dan transportasi, akan sangat membantu Indonesia dalam mengendalikan pangan dalam negeri, sehingga kedaulatan pangan yang dicita-citakan bukan hanya mimpi belaka," pungkasnya.(ANS)
