Liputan6.com, Jakarta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, Pemprov DKI Jakarta akan tetap melanjutkan program normalisasi 13 sungai.
Hal itu disampaikan Anies untuk menjawab Fraksi PDIP, Hanura, Gerindra, dan Golkar yang meminta DKI tidak menghentikan normalisasi sungai untuk mencegah banjir.
Advertisement
"Eksekutif mengakomodasi hal tersebut pada Program Pengendalian Banjir dan Abrasi. Sesuai kewenangannya, pemerintah DKI bersama pemerintah pusat mendukung penuh normalisasi dan naturalisasi 13 sungai," kata Anies Baswedan pada paripurna tentang pandangan umum raperda soal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2017-2022 di Gedung DPRD DKI, Selasa (4/3/2018).
Akan tetapi, Anies belum menjelaskan konsep naturalisasi yang dia maksud.
"Konsep naturalisasi sungai akan diimplementasikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk membenahi sungai-sungai dengan alamiah, sehingga menjaga ekosistem di dalam dan sekitarnya," ujar Anies Baswedan.
Lanjutkan Sodetan Ciliwung
Pemprov DKI juga memastikan kelanjutan pembangunan sodetan kali Ciliwung-Kanal Banjir Timur dan pembangunan waduk, situ, dan embung dalam lima tahun ke depan.
"Juga akan mendorong penyelesaian 13 waduk situ dan embung yang belum selesai dibangun untuk memastikan pengendalian banjir menjadi lebih baik," ucap Anies.
Untuk pengendalian air jangka panjang, kata Anies, DKI akan perketat penggunaan air tanah.
"Berkomitmen untuk membatasi penggunaan air tanah yang kini sudah melewati batas aman 30 persen," Anies menandaskan.
Advertisement
