Jokowi Minta Ulama Tolak Berita Hoax

Jokowi menilai penyebaran berita hoax sudah sangat meresahkan.

oleh Hanz Jimenez Salim diperbarui 03 Apr 2018, 16:55 WIB
Presiden Jokowi saat menerima para Qori dan Qoriah tingkat internasional dan nasional serta tokoh ulama di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (12/6). (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Jokowi menerima kedatangan sejumlah ulama dari Jawa Barat di Istana Negara, Selasa (3/4/2018). Dalam pertemuan itu, Jokowi meminta para ulama untuk menolak penyebaran berita palsu atau hoax.

"Ada arahan Presiden Jokowi antara lain menolak agar kami menangkal berita-berita hoax, supaya tidak meresahkan masyarakat," ujar Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Barat, Rachmat Syafei, usai pertemuan di Istana Kepresidenan.

Menurut Rachmat, penyebaran berita hoax sudah sangat meresahkan. Oleh karenanya, para ulama di Jabar berkewajiban mengingatkan masyarakat agar tak mudah terpengaruh berita-berita hoax.

"Ulama mempunyai kewajiban mengingatkan bahwa berita-berita itu adalah menyesatkan, dan harus diatasi," kata Rachmat.

Selain membahas tentang pencegahan berita hoax, sambung Rachmat, pihaknya juga membicarakan tentang kehidupan masyarakat di pesantren dan perkembangan ekonomi para santri.

"Tentunya Presiden Jokowi ingin menghidupkan ekonomi di pesantren dan masyarakat bawah ya. Kami hanya ingin punya hak untuk diperhatikan itu saja," ucap Rachmat.

 


Bantah Bahas Dukungan Politik

Presiden Jokowi (tengah) dan Menag Lukman Hakim Saifuddin (ketiga kiri) mengikuti Istighosah Nahdlatul Ulama (NU) di Masjid Istiqlal, Jakarta, Minggu (14/6). Istighosah tersebut diadakan untuk menyambut bulan Ramadan 1436 H. (Liputan6.com/Helmi Afandi)

Sementara, Rachmat membantah bahwa pertemuannya dengan Jokowi turut membahas tentang dukungan politik untuk Pilpres 2019 mendatang.

Menurut dia, kedatangan para ulama Jabar sebatas bersilaturahmi dengan mantan Gubernur DKI Jakarta itu. 

"Ya kan itu politik, tidak mengatakan. Hanya doa saja supaya sehat lahir batin, supaya bisa melaksanakan tugas negara. Itu yang diungkapkan," terang Rachmat.

"Dan memberi masukan bahwa ada kebijakan yang melenceng. Kita berikan masukan. Misalnya tentang masalah kesehatan, sanitasi, air minum sehat yang berjalan," sambung dia.

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya