Demokrat Minta Cuti Kampanye Petahana Tiru Era SBY

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Agus Hermanto mengatakan capres petahana yang melakukan cuti kampanye harus sesuai Undang-Undang (UU) Pemilu. Seperti yang terjadi saat Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY saat jadi capres petahana di Pilpres 2009.

"Sehingga cuti kampanye yang mengatur adalah presiden atau capres itu sendiri supaya kesinambungan pemerintah tetap berjalan," kata Agus di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (4/4/2018).

Dia menjelaskan saat Pilpres 2009, SBY aktif sebagai presiden pada Senin hingga Kamis. Sedangkan Jumat, Sabtu dan Minggu SBY cuti untuk berkampanye.

Selama cuti berkampanye, segala aktivitas pemerintahan dipegang wakil presiden atau wapres. Sehingga pemerintahan tetap berjalan tanpa terganggu adanya cuti kampanye.

"Selama cuti tentu segala kegiatan yang bertanggungjawab adalah wapres. Tentunya tidak akan menggangu dari jalannya pemerintahan," papar dia.

Komisi Pemilihan Umum (KPU), DPR, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah menyepakati calon presiden atau capres petahana harus melakukan cuti kampanye saat Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.

Komisioner KPU Wahyu Setiawan mengatakan dalam mekanismenya dari pihak pemerintah akan membuat Peraturan Pemerintah (PP) dan peraturan KPU (PKPU) untuk mengatur cuti tersebut. Dia menyebut regulasi itu tidak bertentangan dengan UU.