Jokowi Minta Mendagri Percepat Pembuatan E-KTP

Hal ini disampaikan Jokowi saat membuka rapat terbatas mengenai penataan administrasi kependudukan di Kantor Presiden.

oleh Hanz Jimenez Salim diperbarui 04 Apr 2018, 15:17 WIB
Presiden Joko Widodo atau Jokowi saat akan menggelar pertemuan dengan ganda putra bulu tangkis Kevin Sanjaya dan Marcus Gideon di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (2/4). Jokowi ingin keduanya bisa berjaya di Asian Games 2018. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo untuk mempercepat pelayanan pembuatan KTP elektronik.

Hal ini disampaikan Jokowi saat membuka rapat terbatas mengenai penataan administrasi kependudukan di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (4/4/2018).

"Saya minta agar dilakukan percepatan pelayanan KTP elektronik sehingga semua warga negara yang seharusnya ber-KTP mendapatkan pelayanan yang cepat dari negara, jangan sampai rakyat menunggu lama," kata Jokowi.

Percepatan pembuatan KTP elektronik, sambung Jokowi, bisa dengan menerbitkan peraturan menteri (Permen). Permen itu diharapkan dapat membatasi waktu penyelesaian pembuatan KTP, tanpa menunggu berhari-hari.

"Kalau ada peraturan menteri-nya di bawah pelayanan e-KTP akan lebih cepat," ungkap mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

Menurut Jokowi, masyarakat sangat membutuhkan KTP. Sebab, identitas ini bisa digunakan sebagai syarat dalam mengakses setiap layanan publik seperti pemasangan listrik, membuka rekening di bank, layanan catatan sipil, serta urus paspor.


Lebih Aktif

Presiden Jokowi meninjau pameran Indonesia Industrial Summit 2018, Jakarta, Rabu (4/4). Acara mengangkat topik 'Implementasi Industri 4.0 Dalam Rangka Transformasi Lanskap Industri Nasional Menuju Top 10 Ekonomi Dunia 2030'. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Oleh sebab itu, ia memastikan bahwa pemerintah akan lebih aktif untuk mempercepat layanan pembuatan KTP ini. Bahkan, bila perlu dilakukan strategi jemput bola. Khususnya di daerah yang akses sangat jauh dan sulit terjangkau lantaran kendala geografis.

"Saya juga minta agar sistem identitas tunggal bisa segera terwujud yang ditopang data dan informasi administrasi kependudukan yang ada dan integrasi," tandas Jokowi.

Tag Terkait

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya