Gus Ipul Bakal Wajibkan TKI Asal Jawa Timur Bersertifikat

Tingginya angka tenaga kerja asal Jawa Timur yang berangkat tanpa izin ke luar negeri, mendorong Gus Ipul untuk memfasilitasi perijinan TKI.

oleh Gilar Ramdhani diperbarui 04 Apr 2018, 16:37 WIB
Tingginya angka tenaga kerja asal Jawa Timur yang berangkat tanpa izin ke luar negeri, mendorong Gus Ipul untuk memfasilitasi perijinan TKI.

Liputan6.com, Surabaya Calon Gubernur Jawa Timur nomor urut dua, Saifullah Yusuf (Gus Ipul), menyoroti masih tingginya angka tenaga kerja asal Jawa Timur yang berangkat tanpa izin ke luar negeri.

Gus Ipul pun menginginkan pemerintah provinsi Jawa Timur di bawah arahannya dapat menyiapkan fasilitas terhadap para TKI, mulai dari perizinan, pelatihan, hingga TKI tersebut diberangkatkan.

"Memang ada warga Jawa Timur yang bekerja di luar negeri, termasuk yang cukup besar di Malaysia. Masalahnya, sebagian dari mereka berangkat dengan dokumen yang tidak lengkap," ujar Gus Ipul ketika ditemui di Surabaya, Rabu (4/4/2018).

Dalam tempo 1 tahun terakhir, sekitar 70 persen Tenaga Kerja Indonesia (TKI) asal Jawa Timur yang bekerja di luar negeri termasuk dalam kategori nonprosuderal. Mereka masuk ke negara tujuan dengan cara yang tidak sesuai prosedur atau ilegal.

Nantinya, Gus Ipul akan berkoordinasi dengan Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (APJATI) dalam menuntaskan masalah perizinan ini. Pemerintah pun berkomitmen untuk ikut mengawal para TKI melengkapi berkas tersebut dengan sesuai undang-undang yang ada.

"Jadi, setiap TKI yang berangkat harus difasiltasi untuk melengkapi syarat-syarat yang diperlukan," lanjut kandidat nomor urut dua ini.

Tak cukup dengan memfasilitasi perizinan, pihaknya juga menyiapkan pelatihan kepada para TKI.

"Di dalam regulasi yang baru, pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan pelatihan kepada para TKI," urai keponakan Presiden keempat RI, KH Abdurrrahman Wahid (Gusdur) ini.

Di dalam memberikan pelatihan tersebut, pihaknya juga akan memperkuat Balai Latihan Kerja (BLK) untuk para TKI.

BLK akan didorong untuk bekerjasama dengan APJATI dalam memberikan pelatihan dengan standar ketenagakerjaan.

"Pelatihan ini harus memenuhi standar nasional hingga internasional," jelasnya.

Termasuk kepada petugas-petugas lapangan, pihaknya juga berharap para perekrut TKI untuk bisa memilih calon pekerja yang cukup umur.

"Kemudian mereka didampingi sampai mendapatkan semua persyaratan formal dan ketrampilan yang diperlukan," jelas mantan Ketua GP Ansor dua periode ini.

"Ini memang salah satu tugas besar kita bersama. Kami harus menyelesaikannya mulai dari hulunya," pungkas Wakil Gubernur Jatim dua periode ini.

 

(*)

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya