Liputan6.com, Jakarta - Kapolda Maluku Irjen Andhap Budi Revianto mengatakan, pihaknya terus menyusun strategi dan meningkatkan pengamanan jelang semarak Pilkada Maluku.
Terlebih, kata Andhap, identifikasi dari penyelenggara dan pengawas pemilu menyatakan wilayahnya masuk dalam kategori rawan.
Advertisement
"Dari perspektif penyelenggara kemudian kontestannya. Kalau kami sendiri, 11 potensi konflik tentunya perlu kita sikapi seperti profesionalitas penyelenggara pemilu, pengawas, calon petahana. Semuanya ada 11," ujar Andhap di Rupatama Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu 4 April 2018.
Menurutnya, dalam sisa waktu yang kurang lebih tiga bulan ini, Polda Maluku akan melaksanakan berbagai kegiatan jelang Pilkada.
Di antaranya melakukan Operasi Mantap Praja Siwalima dalam rangka pengamanan pemilihan gubernur, satu bupati, dan satu wali kota di Maluku.
"Secara keseluruhan, kita terus menuju tanggal 27 nanti kita gelar operasional dan tentunya kita kerja sama dengan stakeholder yang ada, penyelenggara, pengawas pemilu, kemudian birokrasi itu sendiri termasuk kawan-kawan TNI," ucapnya.
Andhap memastikan polisi netral. Sikap tersebut, kata dia, tidak akan berubah meski Irjen Purnawirawan Murad Ismail menjadi salah satu calon gubernur dalam kontestasi Pilkada di Maluku.
"Yang pasti Beliau ketika mendaftar, kebijakan pimpinan Polri sudah jelas. Masuk kemudian artinya dia purnawirawan. Kemudian dalam mekanisme penyelenggaraan, kan ada pengawas. Ditanya saja ke pengawas bagaimana netralitas Polri," tandas Andhap.
Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:
