Liputan6.com, Jakarta - Pilkada langsung mendapatkan sorotan dari sejumlah tokoh nasional. Mereka menilai pemilihan kepala daerah hendaknya dapat dikembalikan kepada DPRD. Ini lantaran Pilkada langsung berpotensi adanya praktik money politics.
Komisioner KPU Wahyu Setiawan tetap menghormati perbedaan pandangan tersebut. Namun menurutnya, KPU tidak dapat berpandangan yang sama.
Advertisement
"Ya kita menghormati pandangan itu. (Namun) Kan tidak bisa berpandangan itu. Kan kita berpandangan pada undang-undang," ucap Wahyu di Gedung KPU Pusat, Jakarta Pusat, Rabu (4/4/2018).
Meskipun begitu, Wahyu tidak menampik setelah dilakukannya evaluasi terhadap pilkada-pilkada sebelumnya, ditemukan fakta bahwa, terbukanya kemungkinan di beberapa daerah untuk kembali dipilih oleh DPRD.
"Sebab kalau langsung, terbukti (di beberapa daerah) banyak mudaratnya. Tetapi hanya beberapa daerah yang memang setelah kita evaluasi itu dari pilkada ke pilkada masalahnya tidak pernah berubah dan justru tidak demokratis," ujarnya.
"Tetapi untuk sebagian besar yang sudah dapat melaksanakan pilkada secara langsung, menurut saya ya diteruskan yang sudah baik. Yang tidak baik perlu di evaluasi termasuk terbuka kemungkinan untuk daerah-daerah tertentu itu tidak diadakan pilkada secara lansung tapi oleh DPRD," lanjutnya.
Beberapa daerah itu, dicontohkan dia, berada di kabupaten Papua. Wahyu merasa, memang sepatutnya dipertimbangkan untuk dilakukannya perubahan model Pilkada.
"Misalnya di beberapa kabupaten di Papua. Menurut saya, memang patut dipertimbangkan, dikaji, untuk dicari solusi terbaik tentang model pilkadanya itu," kata Wahyu.
Saksikan video menarik berikut ini:
