Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid (kanan) bersiap memberi keterangan di Jakarta, Kamis (5/4). Dalam keterangannya, Amnesty International Indonesia mendesak pemerintah menghapus UU PNPS 1965. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)
Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid (kanan) memberi keterangan di Jakarta, Kamis (5/4). Amnesty International Indonesia menyesalkan putusan MA yang menolak PK kasus Basuki Tjahaja Purnama. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)
Penasehat hukum Basuki Tjahaja Purnama, Fifi Lety Indra (kedua kanan) memberi keterangan di Jakarta, Kamis (5/4). Amnesty International Indonesia menyesalkan putusan MA yang menolak PK kasus Basuki Tjahaja Purnama. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)
Pianis dan komposer, Ananda Sukarlan memberi keterangan di Jakarta, Kamis (5/4). Dalam keterangannya, Amnesty International Indonesia mendesak pemerintah menghapus UU PNPS 1965. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)
Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid saat memberi keterangan di Jakarta, Kamis (5/4). Amnesty International Indonesia menyesalkan putusan MA yang menolak PK kasus Basuki Tjahaja Purnama. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)
Penasehat hukum Basuki Tjahaja Purnama, Fifi Lety Indra (kanan) memberi keterangan di Jakarta, Kamis (5/4). Amnesty International Indonesia menyesalkan putusan MA yang menolak PK kasus Basuki Tjahaja Purnama. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)
Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid (kanan) memberi keterangan di Jakarta, Kamis (5/4). Amnesty International Indonesia menyesalkan putusan MA yang menolak PK kasus Basuki Tjahaja Purnama. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)
