Liputan6.com, Jakarta Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Susi Pudjiastuti mengatakan para pelaku penangkapan ikan ilegal kini telah memiliki modus baru dalam menjalankan aksinya. Bila dulu pencurian ikan dilakukan kapal asing di perairan Indonesia, kini justru memakai kapal Indonesia yang kemudian dikirim keluar secara ilegal kepada kapal asing.
"Jadi illegal fishing di Indonesia yang sekarang terjadi adalah kapal-kapal kita, kapal-kapal milik perusahaan Indonesia, buatan Indonesia melakukan penangkapan," ungkap dia di Jakarta, Sabtu (7/4/2018).
Advertisement
"Akhirnya diekspor secara ilegal. Tidak tercatat, yaitu dengan transhipment kepada kapal-kapal yang lewat," tambah dia.
Dia pun mengatakan bahwa modus ini sudah disiapkan sehingga penangkapan ikan secara ilegal tetap berlangsung, meskipun kapal asing tidak beroperasi di perairan nusantara.
"Ini memang sudah diorganisasikan. Mereka mengorganisasi penjemputan, penampungan di tengah laut," lanjut dia.
"Jadi sekarang modusnya berganti, bukan kapal asing tangkap, tapi kapal Indonesia, perusahaan Indonesia terafiliasi dengan mereka ini, yang melakukan penangkapan ikan dan melakukan transhipment dengan cara-cara yang telah diatur," kata dia.
Jokowi Ajak ASEAN-Australia Cegah Pencurian Ikan di Samudera Hindia
Kerjasama ASEAN-Australia selama 44 tahun terakhir telah berkontribusi membangun ekosistem kawasan Asia Tenggara yang damai, stabil, dan sejahtera.
Hal tersebut diungkapkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat berpidato di Pertemuan Retreat KTT Istimewa ASEAN-Australia, di Admiralty House, Kirribilli, Minggu, 18 Maret 2018.
“Untuk itu, selain menguatkan kerja sama di Samudera Pasifik, ASEAN-Australia harus dapat berkontribusi di kawasan Samudera Hindia,” ujar dia dalam keterangan resmi di Jakarta, Minggu (18/3/2018).
Menurut Jokowi, kerja sama yang selama ini telah dilakukan di kawasan Asia Pasifik, juga harus dilakukan di Samudera Hindia. Dalam kesempatan tersebut, setidaknya terdapat tiga poin penting usulan kerja sama yang disampaikan Presiden Jokowi di depan para pemimpin negara ASEAN dan Australia yang hadir dalam sesi tersebut.
“Pertama, ASEAN-Australia harus berkontribusi dalam menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru di Samudera Hindia,” kata dia.
Jokowi menegaskan, kerja sama ekonomi dengan negara-negara di lingkar Samudera Hindia menjadi keharusan untuk mewujudkan poros ekonomi baru. Poin penting kedua menurut Presiden adalah ancaman keamanan lintas batas di lingkar Samudera Hindia seperti perompakan, Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) fishing, penyelundupan manusia, perdagangan narkoba, serta ancaman radikalisme dan terorisme menjadi tantangan nyata yang harus diatasi ASEAN-Australia.
“ASEAN-Australia perlu membangun mekanisme yang efektif termasuk dengan negara-negara di Samudera Hindia seperti di bidang keamanan dan keselamatan maritim, Search and Rescue (SAR), dan perlindungan sumber daya laut,” ungkap dia.
Lebih lanjut, sebagai poin ketiga, Jokowi juga mengemukakan pentingnya kerja sama ASEAN-Australia dalam memperkuat sentralitas ASEAN, termasuk dalam membangun arsitektur di kawasan.
“Sentralitas ASEAN tidak pernah memunculkan ancaman bagi siapapun, sentralitas ASEAN justru akan menyuburkan habit of dialogue dan kerjasama,” kata dia.
Di akhir sambutannya Presiden berharap, kerja sama di kawasan Samudera Hindia ini nantinya dapat terintegrasi dengan kawasan Pasifik sehingga dapat terbentuk ke dalam sebuah arsitektur kawasan Indo-Pasifik.“Arsitektur kawasan yang terbuka, inklusif, transparan, serta menjunjung tinggi hukum internasional,” tandas Jokowi.
Advertisement
