66,3 Juta Warga Belum Terlindungi BPJS Kesehatan, Pemerintah Diminta Gencarkan Sosialisasi

Masyarakat diingatkan akan pentingnya program BPJS Kesehatan.

oleh Nurmayanti diperbarui 09 Apr 2018, 17:26 WIB
Ilustrasi Asuransi (iStockphoto)

Liputan6.com, Jakarta Ketua DPR Bambang Soesatyo mendesak pemerintah menggencarkan sosialisasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Ini karena masih ada puluhan juta penduduk Indonesia yang belum terdaftar dalam program jaminan kesehatan dari pemerintah itu.

“Berdasar data per 23 Maret 2018, masih ada 66,3 juta warga yang belum terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan,” ujar Bamsoet panggilan karib Bambang di Jakarta, Senin (9/4/2018).

Karena itu, legislator Golkar tersebut mendorong pemerintah terutama Kementerian Kesehatan untuk melakukan upaya ekstra agar seluruh warga bisa terdaftar di BPJS Kesehatan.

“Mendorong Kementerian Kesehatan agar memberikan sosialisasi dan proaktif mengajak masyarakat untuk mendaftarkan diri dalam program BPJS Kesehatan,” cetusnya.

Selain itu, dia juga mengharapkan seluruh sumber daya manusia (SDM) BPJS Kesehatan terus meningkatkan profesionalisme dalam memberikan layanan kepada masyarakat.

Mantan Ketua Komisi Hukum DPR itu mewanti-wanti BPJS Kesehatan agar tidak ada satu pun pegawainya yang merugikan masyarakat.

“Tindak tegas atau pecat oknum SDM yang melakukan penyimpangan yang berdampak kepada kerugian masyarakat,” jelas dia.

Di sisi lain, dia juga mengingatkan masyarakat akan pentingnya program BPJS Kesehatan. Sebab, program unggulan pemerintah itu sangat bermanfaat.

“Karena tujuan program pemerintah lewat BPJS Kesehatan adalah meringankan beban masyarakat dalam menghadapi musibah yang disebabkan oleh penyakit atau pun kondisi alam,” dia menegaskan.


Pemerintah Luncurkan Kartu Sehat Buat Karyawan BUMN

Ilustrasi Asuransi (iStockphoto)

Kementerian BUMN dan Kementerian Kesehatan melalui Pertamedika Indonesia Healthcare Corporation (IHC) merilis Kartu Sehat BUMN, sebuah kartu akses pelayanan kesehatan yang diperuntukkan bagi karyawan perusahaan BUMN beserta keluarganya.

Sebanyak empat pihak yaitu BPJS Kesehatan, BNI Life, AdMedika, dan IHC melakukan penandatangan Nota Kesepahaman (MoU) di hadapan Menteri BUMN Rini Soemarno serta Menteri Kesehatan Nila Djoewita F Moeloek.

Direktur Utama Pertamedika IHC Dany Amrul Ichdan mengharapkan, Kartu Sehat BUMN bisa dimanfaatkan dengan baik oleh para pegawai yang bekerja di perusahaan BUMN.

"Benefit kartu BUMN bukan hanya bagi pegawai BUMN saja, tapi juga bisa digunakan oleh anggota keluarganya. Kartu ini ada salah satunya demi mewujudkan visi Indonesia Sehat 2020," ujarnya di Grand Ballroom Kempinski, Jakarta, Kamis (22/3/2018).

Dia menyebutkan, Kartu Sehat BUMN ini memiliki enam manfaat sekaligus, di mana yang pertama adalah sebagai kartu berobat bagi para pegawai BUMN dan keluarganya dengan membuka akses berobat ke Rumah Sakit BUMN.

Selain itu, kartu ini juga berguna untuk memberi akses layanan kesehatan menggunakan penjaminan BPJS Kesehatan, sebagai kartu uang elektronik, sampai sebagai kartu debit dan ATM di jaringan Bank BNI.

"Kartu Sehat BUMN juga bisa sebagai kartu akses fasilitas infrastruktur bagi pegawai BUMN untuk mencatatkan kehadiran, dan kartu belanja berpoin yang dapat ditukarkan dengan berbagai benefit dari jaringan Inpoin," jelas Dany.

 

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya