Liputan6.com, Jakarta - Gerakan untuk mengganti kepemimpinan Jokowi di Pilpres 2019 beredar luas. Bahkan gerakan ini juga menebar slogan #2019GantiPresiden di media sosial. Selain itu, #2019GantiPresiden juga dibuat dalam bentuk gelang hingga kaos.
Anehnya, dalam sebuah foto yang beredar di media sosial, tampak Presiden Jokowi sendiri yang mengenakan kaos #2019GantiPresiden tersebut. Kaos itu dikenakan Jokowi ketika berdialog dengan masyarakat.
Advertisement
Namun, foto yang beredar itu ternyata hanya rekayasa atau hoax. Hal itu diungkapkan Republik Cyber Projo dalam #LawanHoax. Dalam unggahannya, grup ini pun menampilkan foro asli sebelum direkayasa. Tampak, Jokowi mengenakan kaos oblong putih tanpa tulisan apapun.
Jokowi sendiri sempat menyinggung seputar gerakan #2019GantiPresiden saat berpidatao dalam acara Konvensi Nasional Galang Kemajuan Tahun 2018 di Ballroom Puri Begawan, Bogor, Sabtu 7 April 2018.
"Sekarang isu kaus ganti presiden 2019. Masa dengan kaos bisa ganti presiden," kata Jokowi.
Fakta:
Gerakan #2019GantiPresiden beredar di media sosial dan didukung pembuatan kaos bertuliskan hal yang sama. Jokowi tidak pernah mengenakan kaos bertuliskan #2019GantiPresiden.
Kesimpulan: HOAX
Gerakan #2019GantiPresiden DInilai Tak Mencerdaskan
Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Aria Bima menilai tren tersebut tidak mencerdaskan rakyat dalam berdemokrasi.
"#2019GantiPresiden itu sesuatu yang pemikiran-pemikiranya antagonis tidak didasari oleh sesuatu hal yang rasional," kata Aria Bima yang juga anggota DPR Komisi VI kepada wartawan di sela-sela kegiatan sosialisasi empat pilang kebangsaan di Solo, Sabtu, 7 April 2018.
Menurut Aria Bima, gerakan tagar tersebut yang digaungkan pihak oposisi menjadi sesuatu yang tidak relevan. Bahkan, ia menilai cara seperti itu tidak ikut mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegara. Selain itu gerakan itu juga tidak berbicara sesuatu persoalan tantangan bangsa yang ada saat ini, namun hanya sekedar membuat stigma.
"#2019GantiPresiden yang disebarluaskan itu di media sosial itu hanya sekedar dilatarbelakangi keinginan suka dan tidak suka. Tidak berdasarkan dari hasil evaluasi seperti pencapaian kedaulatan pangan, bagaimana capaian membangun bangsa dengan defisit infrastruktur yang ada," kata.
Untuk itu, ia pun mengajak agar semua pihak melihat bagaimana keinginan Presiden Jokowi untuk Indonesia tidak hanya menjadi objek strategis di antara bangsa-bangsa lain. Tetapi menjadi subjek strategis dengan membangun daya saing bangsa terutama di konsepsi kemaritiman.
Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:
Advertisement
