Jokowi Diminta Pilih Cawapres dari Kalangan Ulama

Jokowi menyampaikan bahwa penentuan capres dan cawapres harus disesuaikan dengan undang-undang yang berlaku.

oleh Liputan6.com diperbarui 10 Apr 2018, 19:48 WIB
Wakil Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Isdianto usai dilantik oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Selasa (27/3). Isdianto dilantik sesuai Kepres RI Nomor 44 P 2018. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Liputan6.com, Jakarta - Ulama Jawa Barat memberikan masukan kepada Presiden Jokowi mengenai kriteria cawapres yang cocok untuk mendampinginya. Pengasuh Pondok Pesantren (Ponpes) Al Hamidiyah Depok, Jawa Barat, Zainuddin Maksum Ali mengatakan sosok cawapres ideal berasal dari kalangan ulama.

"Dari unsur ulama yang bisa mengangkat suara Jokowi. Jangan sekadar ulama, tapi ulama yang memang bisa mewarnai Nusantara," ucap Zainuddin usai bertemu Jokowi di Istana Kepresidenan Bogor, Selasa (10/4/2018).

Meski memberikan masukan sosok cawapres, para ulama tidak mengajukan nama pilihan mereka. Ulama menyerahkan kepada Jokowi untuk menentukan calon wakilnya.

"Hanya persyaratan (tidak menyebut nama cawapres), kalau bisa dari ulama. Karena Pak Jokowi nasionalis dan kalau pake ulama ini sinergi," kata dia.

Menanggapi masukan para ulama Jawa Barat, Jokowi hanya tertawa. Menurut Zainuddin, Jokowi menyampaikan bahwa penentuan capres dan cawapres harus disesuaikan dengan undang-undang yang berlaku seperti ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold.

"'Ini Capres-Cawapres ada Undang-undangnya minimal 20 persen dan seterusnya'," ujarnya meniru jawaban Jokowi.

 


Setelah Pilkada

Presiden Joko Widodo berbicara di Forum CEO Lunch saat pertemuan ASEAN-Australia Special Summit 2018 di Sydney (17/3). Jokowi pidato di depan ratusan CEO, pelaku usaha kecil dan menengah di ASEAN-Australia Bussiness Forum.(Mark Metcalfe/Pool Photo via AP)

Zainuddin menambahkan, Jokowi memastikan penentuan sosok cawapres akan dilakukan beberapa bulan mendatang. Realisasinya diperkirakan setelah pilkada serentak dilakukan di 171 daerah.

"Nanti menunggu setelah pilkada, baru Beliau menyampaikan tentang posisi Presiden maupun wakil presiden," kata dia.

Reporter: Titin Supriyatin

Sumber : Merdeka.com

Saksikan video pilihan di bawah ini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya