Liputan6.com, Jakarta - Bos Facebook Mark Zuckerberg menghadiri rapat dengan parlemen Amerika Serikat terkait dengan penyalahgunaan data 87 juta pengguna Facebook.
Kendati begitu, sebagaimana dilaporkan Reuters, Rabu (11/4/2018), Zuckerberg enggan berjanji bakal mendukung undang-undang baru atau mengubah bagaimana bisnis perusahaannya.
Baca Juga
Advertisement
Zuckerberg disidang setidaknya 5 jam oleh anggota parlemen yang berjumlah 44 orang. Dalam kesempatan itu, bos platform Instagram dan WhatsApp juga mengulang permintaan maafnya terkait penyalahgunaan data hingga masalah penggunaan Facebook oleh agen Rusia guna memengaruhi hasil Pilpres AS.
Kendati demikian, pria 33 tahun ini tampaknya bisa berkelit dari kemauan parlemen yang menginginkan Zuck mendukung peraturan baru untuk memperketat bisnis perusahaan jejaring sosial di Amerika Serikat.
"Saya akan meminta tim saya untuk menindaklanjuti ini, sehingga kami bisa berdiskusi di berbagai kategori yang perlu didiskusikan," kata Zuckerberg saat diberondong pertanyaan seputar regulasi yang diperlukan.
Mengenakan jas hitam, Zuckerberg bisa dibilang cukup tenang dan serius dalam menjawab pertanyaan, meski ada beberapa senator yang memancing reaksi Zuck.
Zuckerberg dicecar seputar penyalahgunaan data oleh senator Kamala Harris. Harris bertanya apakah Zuckerberg atau petinggi Facebook lainnya bakal memberikan penjelasan tentang kebocoran data.
"Kegagalan Mark Zuckerberg untuk menjawab beberapa pertanyaan penting membuat saya khawatir tentang seberapa penting nilai kepercayaan dan transparansi Facebook," tulis Haris di akun Twitter-nya.
Ditanya soal Hubungan Cambridge Analytica dan Rusia
September lalu, Facebook mengumumkan bahwa Rusia menggunakan jejaring sosial raksasa itu untuk memengaruhi hasil Pilpres AS berbulan-bulan sebelum dan setelah Pilpres.
Facebook menyebut pihak Rusia telah menggunakan cara dengan membeli iklan yang memengaruhi pemilih.
"Kami percaya ada kemungkinan keduanya akan berkaitan," ujar Zuckerberg saat ditanya mengenai adanya keterkaitan antara masalah kebocoran data oleh Cambridge Analytica dengan propaganda Rusia untuk memengaruhi hasil Pilpres AS.
Federal Trade Commission (FTC) AS pun menginvestigasi apakah Facebook telah menyalahi kesepakatan yang diteken pada 2011 terkait dengan langkah perusahaan menangani skandal Cambridge Analytica.
Dalam kesepakatan tersebut, Facebook mengakhiri penyelidikan atas pelanggaran privasi, perusahaan pun berjanji untuk tidak salah mengartikan tentang privasi atau keamanan informasi pribadi.
Facebook berjanji akan meminta izin pengguna sbeelum membagikan informasi pribadi dengan pihak ketiga.
Kepada para senator, Zuckerberg bersikeras bahwa skandal Cambridge Analytica bukanlah sebuah pelanggaran atas kesepakatannya dengan FTC.
Kendati begitu, dia mengakui Facebook tidak memberi tahu FTC pada 2015 saat perusahaan tahu bahwa data pengguna telah dikumpulkan Cambridge Analytica.
Advertisement
Sempat Dukung Rancangan Undang-Undang
Zuckerberg pun sempat mendukung usulan undang-undang bernama Honest Ads Act. UU ini mengharuskan perusahaan media sosial untuk mengungkap identitas pembeli iklan kampanye politik.
Namun, baru-baru ini Zuckerberg menolak bicara lebih lanjut tentang UU Honest Ads Act-ini.
"Apakah Anda akan kembali ke sini dan menjadi advokat yang kuat untuk melihat bahwa UU tersebut disahkan?" tanya Senator Demokrat Tom Udall.
Zuckerberg pun memberi jawaban. "Senator, hal terbesar yang saya pikirkan adalah mengimplementasikannya dan Facebook telah berencana untuk mematuhinya secara sukarela," kata Zuck.
Udall pun mendesak Zuckerberg untuk menjawab pertanyaannya dengan jawaban "ya" atau "tidak".
"Saya akan menugaskan tim saya untuk fokus dengan hal ini," ujar Zuckerberg.
(Tin/Ysl)
Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:
