DKI Bangun 14 Ribu Rusun untuk Warga Berpenghasilan Rp 4 Juta ke Bawah

Pemprov DKI menjanjikan rusunawa itu dapat menjadi hak milik atau rusunami.

oleh Delvira Hutabarat diperbarui 12 Apr 2018, 06:04 WIB
Warga melihat maket rumah susun dengan DP 0 Rupiah di Kantor Informasi Klapa Village, Jakarta, Senin (22/1). Bagi yang ingin memiliki program rumah pemprov, diharapkan menunggu pembangunan hingga 1,5 tahun ke depan. (Liputan6.com/Arya Manggala)

Liputan6.com, Jakarta - Pemprov DKI akan membangun 14 ribu rusunawa bagi warga yang berpenghasilan di bawah Rp 4 juta. Rusunawa itu menjadi solusi setelah rusunami DP 0 rupiah hanya dapat dinikmati warga berpenghasilan Rp 4-7 juta saja.

"14.000 unit untuk lima tahun sampai 2022," Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Agustino Darmawan, di Balai Kota Jakarta, Rabu (11/4/2018).

Nantinya, Gubernur Anies Baswedan menjanjikan rusunawa itu dapat menjadi hak milik atau rusunami. Namun, ada syarat yang diberikan Pemprov DKI.

"Siapa yang taat membayar 20 tahun. Itu dia berhak mendapat jadi rusunami," kata Agustino

Dari target 14 ribu rusunawa, separuh dari target itu sudah terpenuhi tahun ini, sebab pembangunannya sudah dikerjakan sejak dua tahun lalu

"7.000 (rusunawa) sudah tahun ini jadi antara lain di Nagrak, Rorotan, KS Tubun, Semper, Rawa Buaya, Pengadegan, BLK (Pasar Rebo), Rawa Bebek, Penjaringan," katanya.

Pembangunan rusun tersebut dianggarkan dalam pengadaan tahun 2016/2017. Dengan demikian, Pemprov DKI tinggal membangun 7.000 rusun lagi dalam waktu lima tahun ke depan.

Agustino membantah bila 7000 rusun yang sudah ada diklaim dan masuk dalam target pemerintahan Anies-Sandi.

"Jangan dianggap gitu. Pokoknya 2018 jadi, kan baru ada," kata Agustino.

 

 


Target Rusun DP 0 Rupiah

Sejumlah warga mencari informasi unit rumah susun dengan DP 0 Rupiah di kawasan Klapa Village, Duren Sawit, Jakarta, Senin (22/1). Rencananya Klapa Village akan dibangun setinggi 20 lantai yang terdiri dari dua tower. (Liputan6.com/Arya Manggala)

Sementara itu, terkait target 250.000 unit rusun DP 0 rupiah, Pemprov DKI, kata Agustino, akan menyerahkan ke BUMD dan pihak swasta. Ia mengklaim, pembangunan rusunami atau DP 0 rupiah tidak bisa menggunakan APBD.

"Kerja sama lahan misalnya 50 persen untuk unit yang dia jual, 50 persen dia bangun untuk DP 0," kata Agustino.

Nantinya, Pemprov DKI akan menganggarkan Rp 2,5 triliun per tahun untuk menalangi DP rusunami dan Rp 1,25 triliun untuk menyediakan lahan. "Yang kami harapkan yang dari kalangan private sector, swasta, yang mengejar kekurangan selama lima tahun," ujar Agustino.

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya