Liputan6.com, Jakarta - Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mendeklarasikan diri sebagai cawapres Jokowi di Pilpres 2018. Tindakan itu dinilai sebagai bentuk intervensi terhadap Jokowi dalam memilih pendampingnya.
"Memaksakan Cak Imin sebagai cawapresnya (Jokowi) itu terlalu jauh, karena itu terkesan mengintervensi Pak Jokowi," kata Wasekjen PPP Ahmad Baidowi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/4/2018).
Advertisement
"Kalau soal harapan silakan saja orang berharap, tetapi kalau sampai intervensi kami keberatan," imbuh dia.
Awiek, panggilannya, menjelaskan masalah cawapres merupakan hak dan ranah dari Jokowi. Sehingga tidak bisa diintervensi oleh siapa pun.
"Itu yang kami sayangkan dan kami pertanyakan. Maksudnya Join (Jokowi-Cak Imin) itu apa? Mau memaksa Pak Jokowi mengambil Cak Imin padahal ranah cawapres itu merupakan domain dari Pak Jokowi," jelas dia.
Karena itu, PPP sebagai partai mengusung Jokowi meminta PKB segera mendeklarasikan diri untuk mengusung Mantan Gubernur DKI Jakarta itu sebagai calon Presiden 2019. Kemudian baru berembuk perihal cawapres.
"Saya kira itu harus ditegaskan dulu, konkretkan dulu dukungan PKB kepada Pak Jokowi. Baru kita bicara soal cawapres," ucapnya.
Kriteria Cawapres Jokowi
Awiek kembali menegaskan cawapres Jokowi harus memiliki beberapa karakter. Mulai dari integritas, elektabilitas dan juga chemistry.
"Karena ini ibarat suami-istri jadi harus sejalan serempak tidak yang suaminya ke kanan, istrinya ke kiri enggak bisa," tandas Awiek.
Reporter : Sania Mashabi
Sumber : Merdeka.com
Saksikan video menarik berikut ini:
Advertisement