Liputan6.com, Jakarta - Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR, Arie Setiadi Moerwanto mengatakan, waktu tempuh kendaraan di jalan tol Indonesia masih kalah dibanding oleh negara-negara lain, salah satunya Malaysia.
"Kalau kami lihat perbandingan dengan negara pesaing, Indonesia itu buat menempuh 100 km perlu 2,7 jam. Malaysia untuk menempuh jalan 100 km itu hanya butuh 1,2 jam. Itu tantangan kita sebetulnya," ujar dia ketika ditemui, di kompleks Universitas Indonesia, Depok, Jumat (13/4/2018).
Oleh karena itu, pemerintah akan terus berusaha mempercepat pergerakan kendaraan di jalan tol. Pergerakan kendaraan diakui punya kaitan dengan perekonomian.
Baca Juga
Advertisement
Meskipun begitu, dia belum dapat menjabarkan berapa persis sumbangan dari tingkat kecepatan di jalan tol bagi perekonomian. "Kalau kaitannya (antara waktu tempuh dan keekonomian) khusus dengan jalan tol, ini yang sedang kami kerja sama dengan salah satu civitas academica di UGM. Jalan tol ini sebenarnya seberapa bisa berkontribusi untuk meningkatkan ekonomi," tutur Arie.
Ditargetkan waktu tempuh untuk 100 km menjadi 2,2 jam di jalan tol pada 2019 di Indonesia. Memang waktu tempuh tersebut masih jauh lebih lama dibandingkan negara lain.
"Ini yang akan terus kami turunkan sampai 2,2 jam (untuk 100 km). Pada 2019, caranya dengan membangun banyak jalan tol. Angka 2,2 jam ini sudah cukup belum buat bersaing? Jadi kami harus bekerja lebih keras lagi mengenai hal ini. Makanya iklim investasi tidak boleh terganggu," ujar dia.
Selanjutnya
Besaran target pemerintah dan tingginya harapan publik atas layanan infrastruktur yang handal tentu harus direspons dengan cerdas. Namun, akan ada jarak pendanaan yang cukup besar bila APBN digunakan seluruhnya untuk memenuhi target Renstra tersebut.
Oleh karena itu, salah satu strategi yang telah ditempuh pemerintah adalah skema KPBU dengan berbagai varian model dan modifikasi yang telah dilakukan.
Dia menjelaskan, untuk memanfaatkan skema KPBU dengan maksimal, pemerintah membuat kebijakan dan strategi pendanaan infrastruktur yang mengatur pelaksanaan proyek KPBU termasuk penyediaan fasilitas dan dukungan Pemerintah agar proyek KPBU dapat melaju kencang, seperti Project Development Facility (PDF), Viability Gap Fund (VGF), dan Availability Payment (AP).
"Contoh proyek KPBU yang sedang dan telah selesai dikerjakan oleh Kementerian PUPR, dapat dilihat beberapa contoh seperti Batam Sewerage Project, Tol Serang-Panimbang dengan skema AP, Japek Elevated II, dan lainnya," kata dia.
Reporter: Wilfridus S
Sumber: Merdeka.com
Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:
Advertisement
