Pemerintah Coret 14 Proyek Strategis Nasional, Ini Alasannya

Terdapat 14 proyek dikeluarkan dari PSN lantaran diperkirakan tidak bisa memulai proses konstruksi pada kuartal III 2019.

oleh Septian Deny diperbarui 16 Apr 2018, 18:45 WIB
Menteri Koordinator Perekonomian, Darmin Nasution saat menjadi pembicara dalam acara Bincang Ekonomi di Liputan6.com di SCTV Tower, Jakarta, Kamis (2/3). (Liputan6.com/Fatkhur Rozaq)

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah mengeluarkan 14 proyek dari daftar Proyek Strategis Nasional (PSN). Total nilai dari proyek-proyek tersebut mencapai Rp 264 triliun.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan sebenarnya dikeluarkannya sebuah proyek dari daftar PSN sudah pernah dilakukan sebelumnya, yaitu pada kuartal I 2017. Saat itu pemerintah mengeluarkan 15 proyek dari daftar PSN.

"Di-drop ada 14 kalau yang kuartal 1 2018 ya, saya tidak bawa rincian yang kuartal 1 2017 yang 15 itu. Jadi tadinya di kuartal I 2017 drop tadi berapa 15, sekarang di kuartal I 2018 di-drop 14," ujar dia di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (16/4/2018).

Dia mengungkapkan, alasan 14 proyek tersebut dikeluarkan dari PSN lantaran diperkirakan tidak bisa memulai proses konstruksi pada kuartal III 2019.

"Ada beberapa proyek yang tidak memenuhi syarat bahwa akan ada konstruksi paling lambat Kuartal III tahun 2019," ungkap dia.

 


Daftar Proyek

Menteri Koordinator Perekonomian, Darmin Nasution saat menjadi pembicara dalam acara Bincang Ekonomi di Liputan6.com di SCTV Tower, Jakarta, Kamis (2/3). (Liputan6.com/Fatkhur Rozaq)

Sejumlah proyek yang dikeluarkan tersebut di antaranya, kereta api Jambi-Palembang, pembangunan rel kereta api Provinsi Kalimantan Timur, sistem penyediaan air minum regional di Sumatera Utara. Kemudian, bendungan Pelosika di Sulawesi Tenggara dan kawasan ekonomi khusus Merauke.‎

"Intinya, kita undang menteri terkait kita bahas dengan beberapa kementerian ini dengan perkembangan, yang ada sebenarnya perkembangannya berarti, hampir-hampir tidak ada, itu bisa ada konstruksi enggak paling lambat kuartal III 2019. Kalau menterinya bilang susah. Menurut kami cukup masuk akal karena ya nanti pemerintahan berikutnya yang mengevaluasi lagi. Yang sekarang ya sampai dengan ujung dari pemerintahan ini," tandas dia.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya