Liputan6.com, Jakarta Taspen (Persero) memiliki strategi untuk meningkatkan kinerja keuangannya di tahun ini. Salah satunya dengan mengoptimalkan bisnis yang digarap anak usaha.
Direktur Utama PT Taspen Iqbal Latanro mengatakan, salah satu anak usaha yang akan dioptimalkan yaitu Taspen Properti. Di bidang ini, anak usahanya akan membangun gedung hingga rumah pegawai negeri sipil (PNS) atau Aparatur Sipil Negara (ASN).
Advertisement
"Misalnya Taspen Properti akan bangun gedung, sedang persiapaan pembangunan apartemen ASN dan telah memiliki beberapa kantor yang disewakan ke anak usaha BUMN," ujar dia dalam acara peringatan ulang tahun Taspen di Jakarta, Minggu (22/4/2018).
Dia menjelaskan, hingga kuartal I 2018, Taspen mencatatkan total aset sebesar Rp 232 triliun, tumbuh 11 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Selain itu, Taspen juga mencatat kenaikan laba secara signifikan pada kuartal I 2018, yakni sebesar 506 persen.
"Kuartal I biasanya masih merugi, tapi di kuartal I ini kami sudah catat positif peningkatan laba 506 persen," kata dia.
Selain itu, lanjut Iqbal, saat ini Taspen juga menggandeng 45 bank dan PT Pos Indonesia sebagai kanal pembayaran pensiun. Adapun saat ini jumlah peserta Taspen mencapai 6,5 juta orang. Sepanjang tahun 2017 lalu, Taspen mencatat laba sebesar Rp 721 miliar atau tumbuh 191 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
"Untuk dapat survive sebagai badan usaha, kami butuh pengembangan anak usaha," tandas dia.
Harga Rumah PNS, TNI dan Polri Diusulkan Rp 300 Juta sampai Rp 400 Juta
Pemerintah berencana membangun rumah bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS), Anggota TNI dan Polri. Rencananya, rumah tersebut akan dijual seharga Rp 300 juta sampai Rp 400 juta.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadi Muldjono mengatakan, saat ini mekanisme pembangunan rumah PNS dan abdi negara lainnya, masih dibahas pada tingkat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
"Itu baru diskusi, sekarang lagi diserahkan kepada menko, untuk didiskusikan karena banyak skemanya," kata Basuki, di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta, Rabu (18/4/2018).
Menurut Basuki, harga rumah untuk PNS, Anggota TNI dan Polri diusulkan Rp 300 juta sampai Rp 400 juta, dengan cicilan Rp 3,8 juta perbulan tanpa uang muka atau DP.
"Kalau yang diusulkan inikan tidak ada fasilitas jadi cicilan Rp 3,8 juta per bulan. Harga rumah Rp 300 juta sampai Rp 400 juta, komersial biasa tanpa DP," jelas dia.
Untuk mekanisme kredit pembelian rumah, Basuki telah mengusulkan skema kredit Faslitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dengan dimodifikasi.
Skema tersebut diusulkan, karena FLPP merupakan fasilitas Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), sementara para abdi negara tersebut tidak masuk dalam MBR tetapi berhak mendapatkan fasilitas FLPP.
"FLPP itu kan untuk MBR yang pendapatannya Rp 4 juta atau Rp 7 juta. Kalau sekarang PNS sudah naik gajinya kenapa nggak dinaikkan, tapi tetap mempunyai fasilitas FLPP," tuturnya.
Dia pun menegaskan, semua skema pembangunan dan kredit masih dalam batas usulan, belum ada ketetapan. "Itu inovasi-inovasi yang perlu didiskusikan dulu karena banyak variasinya. Dan belum diputuskan sama sekali," dia menandaskan.
Advertisement
