Liputan6.com, Jakarta - Majelis Hakim Pengadilan Tipikor menolak permohonan Setya Novanto untuk menjadi justice collaborator (JC) atau saksi pelaku yang bekerja sama dalam kasus dugaan korupsi proyek pengadaan e-KTP.
Menurut hakim Anwar, permohonan Setya Novanto ditolak lantaran jaksa penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak merekomendasikan mantan Ketua DPR itu sebagai JC.
Advertisement
"Oleh karena jaksa penuntut umum menilai bahwa terdakwa Setya Novanto belum memenuhi syarat untuk dijadikan sebagai justice collaborator, maka tentunya majelis hakim tidak dapat mempertimbangkan permohonan terdakwa," ujar Hakim Anwar, di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Selasa (24/4/2018).
Dalam perkara korupsi e-KTP, Setya Novanto disebut telah memperkaya diri sendiri sebesar US$ 7,3 juta. Setnov juga memperkaya orang lain dan korporasi dalam proyek yang disinyalir merugikan negara hingga Rp 2,3 triliun.
Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:
Divonis 15 Tahun
Atas perbuatannya, Setnov divonis 15 tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsider 3 bulan kurungan. Mantan Ketua Umum Partai Golkar itu wajib mengembalikan kerugian negara sebesar US$ 7,3 juta, dikurangi Rp 5 miliar yang telah dikembalikan ke rekening KPK.
Hakim Pengadilan Tipikor juga mencabut hak politik Setya Novanto. Pengadilan melarang Setya menduduki jabatan publik selama lima tahun, terhitung sejak dia usai menjalani masa pidana pokok.
Advertisement
