Liputan6.com, Jakarta Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan jika pemerintah akan menerapkan sistem perizinan terintegrasi (online single submission/OSS) pada Mei mendatang. Dengan adanya sistem ini, pengurusan perizinan tidak lagi menghabiskan waktu berbulan-bulan melainkan hanya dalam hitungan jam.
"Online single submission sedang kita siapkan sistemnya sehingga nanti pengurusan izin itu menjadi bukan tahun lagi atau berbulan-bulan atau berhari-hari. Saya minta urusan izin itu kalau menyampaikan ke saya harus dalam sistem yang jam, artinya bapak ibu kalau ngurus izin itu jam," kata Jokowi saat memberikan sambutan dalam acara peluncuran ekspor perdana mobil tipe Xpander yang diproduksi oleh Mitsubishi Motors di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Rabu (25/4/2018).
Advertisement
Selain mewanti-wanti penyederhanaan perizinan, Jokowi juga mengingatkan kepada para menteri agar meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM). Sebab, tanpa SDM yang baik penerapan perizinan terintegrasi tidak bisa berjalan semestinya.
"Saya selalu ingatkan di belakang penerapan sistem, ada manusianya. SDM-nya ini yang menjadi faktor kita bisa mengubah pelayanan izin kita. Sistemnya bagus kalau kulturnya tidak diubah maka tidak menyelesaikan masalah yang ada," jelas dia.
Mantan Gubernur DKI Jakarta ini juga berpesan kepada pengusaha maupun investor agar tidak segan-segan menyampaikan keluhan dan masukan kepada pemerintah jika terdapat kendala dalam penerapan perizinan terintegrasi.
Jokowi berjanji akan menindak lanjuti laporan yang diterimanya. "Nanti kalau setelah online single submission diluncurkan masih ada hambatan di lapangan, masih ada yang main-main tolong saya diberitahu. Bisik-bisik saja kecil, pasti saya hajar, pasti akan saya perbaiki, saya benahi," tegas Jokowi.
Dia kembali mengingatkan, jangan pernah takut untuk menyampaikan keluhan. Tanpa ada laporan dari para pengusaha dan investor, pemerintah tidak bisa melakukan perbaikan terhadap sistem online single submission.
"Jangan takut untuk melaporkan karena itu penting buat saya. Jangan laporan ke saya hanya ABS, ABS, asal bapak senang, tapi laporan di lapangannya berbeda. Saya tidak suka hal seperti itu," pungkasnya.
Reporter: Titin Supriatin
Sumber: Merdeka.com
Lewat Aturan, Jokowi Akan Paksa Daerah Terapkan Sistem Perizinan Terintegrasi
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginginkan penerapan sistem perizinan terintegrasi (online single submission) segera berjalan. Penerapan sistem online tersebut dinilai tidak perlu menunggu kesiapan seluruh daerah.
"Saya pikir kita tidak usah menunggu beberapa daerah yang masih belum siap. Kita harus paksa untuk mereka harus siap," kata Jokowi saat membuka rapat terbatas soal percepatan pelaksanaan berusaha di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Rabu (18/4/2018).
Jokowi bakal mempersiapkan instruksi presiden (Inpres) atau peraturan presiden (Perpres) untuk mendesak daerah menerapkan sistem perizinan terintegrasi. Dengan adanya aturan tersebut, seluruh daerah tidak bisa lagi beralasan belum siap menerapkan sistem itu.
"Sehingga mau tidak mau single submission kini betul langsung bisa kita terapkan tanpa ada yang bilang 'saya belum siap, saya belum siap'. Saya tidak tunggu kesiapan. Sistem jadi kita lakukan dan paksa mengikuti online single submission ini," ujarnya.
Mantan Gubernur DKI Jakarta ini menekankan, sistem perizinan terintegrasi akan mereformasi seluruh perizinan dari pusat hingga daerah.
Penerapan sistem tersebut nantinya menggunakan model registrasi yang lebih modern, cepat dengan sistem data terpadu dan terintegrasi.
"Jadi tidak perlu lagi lewat rantai birokrasi. Karena ini reform yang berbasis teknologi digital, saya minta sistemnya betul-betul jalan dan bisa digunakan, ramah bagi penggunanya," kata dia.
Sejalan dengan penerapan sistem online single submission, Jokowi menginginkan peningkatan sumber daya manusia (SDM) terus berlangsung. Tanpa SDM yang bagus, penerapan sistem online single submission tidak akan berjalan optimal.
"Oleh karena itu, saya minta reformasi ini menyangkut kapasitas SDM kita. Agar lebih tanggap, lebih responsif. Terkait dengan kultur birokrasi, kita ingin mereka bisa memberikan pelayanan yang cepat dan mau melepaskan ego sektoral masing-masing," ucap Jokowi.
Reporter: Titin Supriatin
Sumber: Merdeka.com
Advertisement
