Liputan6.com, Jakarta - PT Pertamina (Persero) mengusulkan harga khusus minyak mentah untuk alokasi dalam negeri (Domestic Market Obligation/DMO) kepada pemerintah. Tujuannya supaya menekan kerugian karena tidak ada kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Premium.
Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati mengatakan, Pertamina mengusulkan ke pemerintah harga minyak mentah khusus yang dialokasikan untuk kebutuhan kilang Pertamina dari hasil produksi sumur minyak dalam negeri.
Baca Juga
Advertisement
"Upaya yang kami usulkan ke pemerintah adalah penerapan harga khusus yang governemnt take yang dibeli oleh Pertamina," kata Nicke, saat rapat dengan Komisi VI DPR, di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (25/4/2018).
Nicke mengungkapkan, harga minyak mentah khusus tersebut dipatok mengikuti harga minyak Indonesia (Indonesia Crude Price/ICP), yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Pada tahun ini, ICP dipatok US$ 48 per barel.
"Jadi DMO-nya yang dihargai dengan harga sesuai dengan APBN," ucapnya.
Menurut Nicke, meski membeli minyak hasil produksi dalam negeri, Pertamina dikenakan sesuai harga pasar. Kondisi ini membuat biaya pokok produksi (BBP) BBM khususnya Premium dan Solar meningkat, jika harga harga minyak Indonesia naik. Dengan adanya harga khusus minyak mentah alokasi dalam negeri, maka dapat menekan kerugian Pertamina.
"Kami selama ini membeli dengan harga pasar. Kami yakin bisa menekan financial lost," tandasnya.
Pimpin Pertamina, Ini Pekerjaan Rumah Nicke Widyawati
Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melakukan perombakan jajaran direksi PT Pertamina (Persero). Salah satunya dengan menunjuk Nicke Widyawati sebagai Plt Direktur Utama BUMN tersebut, menggantikan Elia Massa Manik.
Pengamat Ekonomi Institute fo Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira mengatakan, ada sejumlah hal yang menjadi pekerjaan rumah (PR) bagi Nicke Widyawati dalam menahkodai Pertamina.
Pertama melakukan negosiasi untuk menekan kerugian Pertamina akibat penugasan Bahan Bakar Minyak bersubsidi.
"Tekan kerugian dengan negosiasi kembali kebijakan penyaluran BBM satu harga dan subsidi BBM yang memberatkan keuangan Pertamina. Pemerintah harus mau menambah subsidi BBM, jangan bebankan semua ke Pertamina. Ini butuh ketegasan direksi baru," ujar dia saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, pada 23 April 2018.
Kedua, meningkatkan kembali penyaluran BBM jenis Premium ke seluruh wilayah Indonesia. Hal ini penting jelang Ramadan dan Lebaran dan sebagai salah satu upaya untuk menjaga tingkat inflasi.
"Kembalikan penyaluran Premium yang sempat turun 50 persen di wilayah Jawa Madura Bali. Premium sangat penting untuk jaga daya beli jelang Lebaran," kata dia.
Dan ketiga, mendorong peningkatan produksi minyak dan gas (migas) di dalam negeri. Pada kuartal I 2018, rata-rata produksi migas Pertamina tercatat 924 ribu barel setara minyak per hari.
"Percepatan eksplorasi sumur baru dan tingkatkan produksi sumur existing," kata dia.
Advertisement