Importir Keluhkan Kebijakan Tanam Bawang Putih

Liputan6.com, Jakarta Pemerintah mengharuskan importir untuk menanam bawang putih sebesar 5 persen dari volume permohonan Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH) per tahun. Kebijakan ini menuai keluhan dari importir.

Ketua Asosiasi Pengusaha Bawang Putih Indonesia Piko Nyoto juga memastikan jika selama ini pihaknya serius menanam bibit bawang putih. Namun beberapa kendala masih terjadi.

Dia juga menampik dugaan jika importir bawang putih berada di balik melambungnya harga komoditi pertanian tersebut.

Salah satu importir, Purwani mengatakan bukan soal kewajiban penanaman bawang yang menjadi masalah. Melainkan adanya kendala lain, terkait keberadaan lahan.

"Lahan yang produktif diganti menjadi bawang putih. Nah sesuai dengan Permentan yang baru 38 tahun 2018 pasal 33 ayat 1 itu, semua kan dianjurkan lahan baru, untuk ditanam. Tapi lahan baru kondisi alam di Indonesia ini susah," kata dia di Jakarta, seperti dikutip Kamis (26/4/2018).

Purwani mengaku sudah pernah menanam bawang putih. Namun, kendala utama adalah tidak adanya lahan yang untuk ditanami. Ini bahkan tetap terjadi usai pindah ke beberapa lokasi.

Wakil Ketua Komisi IV DPR, Viva Yoga Mauladi meminta pemerintah menyediakan lahan dan bibit bawang putih. Sebab, hal itu menjadi kewajiban pemerintah. "Apa yang diwajibkan pada importir menanam 5 persen kuota itu pemerintah harus mempermudah penyediaan sarana dan prasarana," kata Viva.

Menurut dia, apabila para importir tidak bisa memenuhi hal itu, maka sudah sepantasnya tidak diberikan RIPH. "Kalau ada importir yang memenuhi kewajiban nanti jangan diloloskan RIPH," kata dia.

Ketua Komisi IV Edy Prabowo, mempertanyakan penyebab bawang putih selalu impor dan harganya kerap melambung menjelang hari besar.

Ia menyebut jika DPR saat ini tengah membangun sistem yang akan membedakan mana pelaku pasar yang melakukan penjualan secara benar dan mana yang memainkan harga dan pasokan.