Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi memanggil sejumlah menteri di Istana Bogor, Jawa Barat, pada Kamis (26/4/2018). Mereka menggelar rapat terbatas membahas tentang pengelolaan dana haji.
Jokowi mengaku ingin mengetahui laporan dari Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) terkait pengelolaan dana haji.
Advertisement
"Saya ingin mendapatkan laporan dari Badan Pengelola Keuangan Haji. Mengenai pelayanan yang telah diberikan pada umat, mengenai dana yang ada," kata Jokowi saat membuka rapat terbatas di Istana Bogor, Jawa Barat, Kamis (26/4/2018).
Jokowi meminta BPKH dan sejumlah menteri terkait untuk mengelola dana haji secara transparan dan akuntabel sehingga manfaatnya dapat dirasakan masyarakat.
"Tentunya kita ingin yang transparan dan akuntabel. Ini sangat penting dan mengikuti prinsip-prinsip yang ada," ucap Jokowi.
Rp 96,6 Triliun
Berdasarkan data BPKH, jumlah dana haji per Desember 2017 sebelum diaudit adalah Rp 96,6 triliun yang terdiri dari Rp 93,5 triliun adalah setoran jemaah dan manfaat, serta Rp 3,1 triliun merupakan dana abadi umat.
Hadir dalam rapat terbatas pengelolaan dana haji, yaitu Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menteri Agama Lukman Hakim, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoly, serta Menteri Keuangan Sri Mulyani.
Kemudian, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Perhubungan Budi Karya, Kepala BKPM Thomas Lembong, Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo, Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso, serta jajaran pimpinan BPKH.
Advertisement
