HEADLINE: Senyum Kim Jong-un di Korsel, Sinyal Perdamaian Abadi atau Hanya Sesaat?

Pertemuan dua pemimpin Korea tak hanya menjadi momentum bersejarah karena dilakukan untuk kali pertamanya. Namun, dialog digelar di tengah situasi Selatan dan Utara yang secara teknis masih berperang.

Presiden Amerika Serikat, Donald Trump menyambut baik pertemuan tersebut. Menurutnya, Perang Korea akan segera berakhir dan rakyat AS harus ikut bangga dengan apa yang kini terjadi negara itu.

Donald Trump, yang pernah berperang retorika dengan Kim Jong-un dan menyebut pemimpin Korut itu sebagai "Rocket Man" juga memuji Presiden China Xi Jinping yang dianggapnya punya andil besar.

Sementara itu, Teuku Rezasyah dari Center for International Relations Studie (CIRS) Universitas Padjajaran mengatakan bahwa kesepakatan yang tertuang dalam deklarasi itu, meski masih samar dan belum detail secara teknis dan implementatif, merupakan sebuah pencapaian dahsyat bagi kedua pemimpin Korea, Moon Jae-in dan Kim Jong-un, dan rakyat negara masing-masing.

"Kesepakatan ini sungguh dahsyat bagi rakyat Korea, arah masa depan unifikasi Korea, denuklirisasi di Semenanjung, serta masa depan kedua negara, terutama Korea Utara, dalam berhubungan dengan komunitas internasional, terkhusus Amerika Serikat dan China," kata Rezasyah kepada Liputan6.com, Jumat 27 April 2018.

Rezasyah sangat menggarisbawahi bagaimana 'dua Korea' sangat serius perihal 'unifikasi mandiri' tersebut, sebagaimana hal itu tertuang dalam Panmunjom Declaration for Peace, Prosperity and Unification on the Korean Peninsula.

'Unifikasi mandiri', kata Rezasyah, menunjukkan bagaimana kemandirian dua Korea untuk bersatu sebagai sebuah satu negara, satu bangsa, di mana masing-masing pihak akan memainkan peran sentral dan utama untuk mencapai tujuan tersebut.

"Pernyataan itu, serta butir-butir pelengkapnya, juga bisa menjadi acuan akan terjadinya sebuah pertemuan-pertemuan tinggi lanjutan antara pejabat dua Korea dan melibatkan banyak aktor, demi menindaklanjuti KTT hari ini. Luar biasa itu, sebuah langkah yang belum pernah terjadi sebelumnya," kata dosen Universitas Padjajaran itu.

"Selain itu, cara deklarasi itu menekankan bahwa dua Korea yang akan memainkan peran sentral, berfokus pada pemulihan hubungan mereka, juga sangat hebat. Ini juga merupakan sebuah penegasan kepada dunia dan komunitas internasional bahwa, 'biarkan kami, dua Korea, menjadi pemain sentral bagi perdamaian di Semenanjung'," tambahnya.

Pengamat CIRS itu juga menjelaskan, komitmen kedua negara untuk mendirikan 'kantor penghubung dan perwakilan di Gaeseong (Kaesong)' dan merevitalisasi kota itu sebagai sebuah diplomatic-hub bagi dua Korea, merupakan poin yang sangat positif.

Gaeseong memiliki nilai historis, di mana wilayah itu pernah menjadi ibu kota Kerajaan Korea pada dinasti Taebong dan dinasti Goryeo.

Tak hanya itu, Gaeseong modern, pada tahun 2002, pernah disulap menjadi area industri yang pernah dioperasikan secara kolaboratif oleh Korea Utara dan Korea Selatan. Bahkan, Korea Selatan banyak menyuntikkan dana dan teknologi agar kota industri itu bisa beroperasi mumpuni.

Namun, wilayah industri itu ditutup oleh pemerintah Korea Selatan pada tahun 2016, pada masa kepemimpinan Presiden Park Geun-hye, beriringan dengan peningkatan tensi di Semenanjung serta intensitas uji coba rudal dan nuklir Korea Utara.

Keputusan dua Korea untuk tidak mendiskreditkan Amerika Serikat dan China -- meski dalam porsi kecil -- juga dianggap penting oleh Rezasyah.

"Cara mereka tetap menempatkan Amerika Serikat dan China di dalam deklarasi, meski dalam porsi yang kecil, menunjukkan keseriusan dua Korea bahwa mereka ingin menjadi pemain utama untuk mencapai perdamaian ini terlebih dahulu. Baru setelahnya melibatkan Washington dan Beijing kemudian," ujarnya.

Sementara itu, pengamat Hubungan Internasional dari Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana menjelaskan bahwa kesepakatan tersebut juga cukup mengejutkan.

"Pertemuan dua pemimpin Korea sungguh di luar dugaan dunia. Kim Jong-un ternyata ingin menjalin perdamaian dengan Korea Selatan. Bahkan ia bersedia untuk melakukan denuklirisasi," kata Hikmahanto kepada Liputan6.com.

Denuklirisasi Perlu Proses Panjang

Kendati demikian, para pengamat mengatakan bahwa tujuan untuk mencapai denuklirisasi penuh seperti yang termaktub dalam Deklarasi Panmunjom masih sangat jauh terealisasi.

"Detailnya belum tampak dari deklasasi itu. Niat untuk denuklirisasi memang disebutkan, tapi bagaimana proses dan implementasinya belum bisa diprediksi," kata Rezasyah.

"Lagipula, tak dijelaskan tipe denuklirisasi apa yang akan dilakukan. Apakah nuklir yang terkait senjata, nuklir terkait pembangkit listrik, atau nuklir yang seperti apa? Kita belum tahu," jelasnya.

 Terkait denuklirisasi, Amerika Serikat dan China mungkin akan tetap memainkan peranan dalam proses negosiasi tersebut.

"Tujuan utama dari Amerika Serikat menerima tawaran Korea Utara untuk konferensi tingkat tinggi, kan, tujuannya ke arah sana; untuk denuklirisasi penuh di Semenanjung. Jadi kita tunggu saja bagaimana hasil pertemuan Kim Jong-un dengan Donald Trump nanti."

Di sisi lain, Hikmahanto Juwana tetap optimis bahwa denuklirisasi, unifikasi, serta semua yang termaktub di dalam deklarasi bisa terjadi. Namun, terkait bagaimana prosesnya, hanya waktu yang bisa menjawab.

"Pembahasan yang lebih komprehensif dan rinci seputar semua yang ada di dalam deklarasi itu, termasuk denuklirisasi, akan dilakukan di tataran pejabat teknis. Dan akan sangat banyak sekali dinamika yang bisa terjadi. Kita tunggu saja ke depannya."

Sementara itu, Dino Patti Djalal dari Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) pada 10 April 2018 pernah menjelaskan agar dunia jangan terlalu berharap dan menaruh ekspektasi tinggi untuk mencapai tujuan denuklirisasi dan unifikasi.

"Yang paling terpenting sekarang adalah memberikan ruang untuk menumbuhkan rasa saling percaya antara dua Korea dan rekonsiliasi -- bukan unfikasi ya. Kedua hal itu lebih penting dan lebih terealisasi untuk saat ini, ketimbang mencapai tujuan denuklirisasi dan unfikasi, yang sesungguhnya, kedua hal itu, merupakan target jangka panjang," kata Dino di FPCI pada 10 April 2018.

Kim Jong-un tak datang sendirian ke Korea Selatan. Tak hanya disertai delegasi yang berjumlah sembilan orang, ia juga dikawal rapat pasukan pengaman elitenya.

Para pengawal yang dipilih khusus -- dari kecakapan, kemampuan bela diri, dan tak ketinggalan penampilan -- terus bersiaga.

Saat Kim Jong-un kembali ke Korea Utara, dengan menaiki mobil, 12 dari mereka bahkan rela berlari mengawal kendaraan yang membawa sang pemimpin tertinggi.

Media Korea Selatan juga menangkap salah satu pertanda yang kontras dengan suasana hangat dan penuh persahabatan di Pamunjon.

Seperti dikutip dari Yonhap, saat bertemu Presiden Moon Jae-in, dua pucuk pimpinan militer Korut, Ri Myong-su, Kepala Staf Tentara Rakyat Korea Utara, dan Pak Yong-sik, menteri angkatan bersenjata Korut.

Hal tersebut tak dilakukan para jenderal Korsel untuk Kim Jong-un.

Jenderal Jeong Kyeong-doo, Kepala Staf Gabungan Militer Korea Selatan, hanya menjabat tangan Kim Jong-un tanpa memberi hormat atau bahkan menganggukan kepalanya.

Sementara, Menteri Pertahanan Song Young-moo juga memasang ekspresi datar, dengan posisi berdiri tegak, saat bertemu muka dengan Kim Jong-un.

Ia menjabat tangan penguasa Korut itu, dan hanya memberikan sedikit anggukan sebagai tanda sapaannya.

Sikap dua petinggi militer tersebut menjadi pengingat pada realitas pahit bahwa kedua negara secara teknis masih berperang, 65 tahun setelah gencatan senjata ditandatangani.

"Kedua petinggi militer tersebut tampaknya telah memutuskan bahwa secara formal,memberi hormat kepada pemimpin negara musuh, tidaklah tepat," demikian seperti dikutip dari Yonhap.

Sementara itu, Donald Trump mengungkapkan kemungkinan, pertemuannya denagan Kim Jong-un akan digelar awal Juni ini. Dua hingga tiga negara masih dipertimbangkan jadi lokasinya.

"Saya pikir ia tidak sedang bermain-main," kata Dobnald Trump soal Kim Jong-un, seperti dikutip dari Bloomberg, Sabtu (28/4/2018).

Trump juga memuji kemampuan pemimpin muda Korut itu menjalin relasi. "Hal-hal baik akan terjadi," kata miliarder nyentik itu dalam konferensi persnya bersama Kanselir Jerman, Angela Merkel.

Apakah pertemuan Kim Jong-un dan Presiden Korsel yang hanya berlangsung selama dua jam, serta dialognya bersama Donald Trump, akan menghapus permusuhan selama bertahun-tahun? Sejarah yang akan menjawab.