Liputan6.com, Jakarta - Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Oesman Sapta Odang (OSO) menargetkan perekonomian Indonesia bangkit tahun 2030. Ia menilai, Indonesia punya sumber daya yang luar biasa untuk meraihnya.
"Indonesia akan bangkit di tahun 2030, menjadi negara dengan perekonomian terbesar ke 5 didunia karena kita punya source yang luar biasa didunia," papar OSO di Hotel Swiss Belinn, Singkawang, Kalimantan Barat, Sabtu (28/4/2018).
Advertisement
OSO juga sependapat soal program infrastruktur yang gencar dibangun pemerintah dari Sabang sampai Merauke. Menurutnya, pemerintah Jokowi serius dan bekerja nyata untuk memajukan daerah Indonesia.
Hal ini juga berdampak pada kemajuan perekonomian daerah. Senator asal Kalimantan Barat menyatakan tidak dalam kapasitas membela pemerintah.
Menurutnya Indonesia bisa makmur jika daerahnya makmur. Maka dari itu, OSO tetap mendukung pihak yang serius membangun daerah.
"Saya bukan pemerintah, saya independen saya anggota DPD lembaga tinggi negara yang berorientasi dengan pembangunan daerah dan akan mendukung siapapun yang membangun daerah akan kita dukung sepenuhnya," pungkas OSO.
Reporter : Muhammad Genantan Saputra
Sumber : Merdeka.com
Soal Utang
Sebelumnya, Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Oesman Sapta Odang berharap, tak ada kebohongan dan kepalsuan yang diungkap pihak-pihak tidak bertanggung jawab mengenai utang negara. Apalagi menyebut, utang di era pemerintahan Joko Widodo - Jusuf Kalla menumpuk.
"Saya ingin mengungkapkan tentang piutang negara, kita semua yang ada di sini, adalah yang di dalam proses lima tahun pembangunan. Kita semua orang yang bertanggung jawab dan melihat fakta terbuka bahwa piutang negara itu yang terkecil dilakukan oleh pemerintah sekarang ini," ucap Oesman Sapta Odang yang akrab disapa OSO di Singkawang, Kalimantan Barat, Sabtu (28/4/2018).
"Jangan ada kebohongan, kepalsuan, emosional, fitnah seolah-olah utang itu karena pembangunan di era kita sekarang ini," dia menegaskan.
Menurut OSO, pemerintah terus melakukan koreksi tentang utang negara. Sehingga secara fakta, utang yang terkecil adalah di era pemerintahan saat ini. Jika pun membengkak, itu akibat pemerintahan masa lalu.
"Kita justru terus menerus melakukan koreksi bahwa kewajibannya besar, kewajiban membayar besar tentu itu akibat dari pertanggung jawaban utang yang lama," tutur OSO.
Advertisement
