Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah akan meluncurkan program perizinan terintegrasi atau online single submission (OSS) pada 20 Mei mendatang. Namun sayangnya, belum semua daerah akan menjalankan sistem yang memudahkan investor atau pengusaha untuk mengajukan perizinan tersebut.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menyatakan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian akan mulai melatih Sumber daya Manusia (SDM) baik di tingkat pusat maupun daerah untuk bisa menjalankan program perizinan terintegrasi atau online single submission. Pelatihan tersebut akan dimulai pada pekan depan.
Baca Juga
Advertisement
"Kita melatih dulu, minggu depan kita latih dulu orang orang pemerintah daerah, kementerian dan lembaga dan juga Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) unit baru untuk mengembangkan itu," ujar dia dalam acara Musrembangnas 2018 di Jakarta, Senin (30/4/2018).
Untuk tahap awal, program perizinan terintegrasi tersebut akan dimulai di sejumlah daerah. Hal ini mengingat masih ada beberapa daerah yang belum siap.
"Enggak semua tapi ada beberapa yang belum. Tapi sebagian besar (melaksanakan), paling ada beberapa yang belum, tapi sebagian besar (siap melaksanakan). Memberikan perizinan di semua daerah kamu pikir urusan mudah," kata dia.
Sebelum benar-benar diluncurkan, lanjut dia, akan ada tahap uji coba dalam pada 10 hari mendatang. Dengan demikian, diharapkan saat peluncuran nanti seluruh sistemnya bisa berjalan dengan baik.
"Kita mungkin seminggu, 10 hari lagi (uji coba)," tandas dia.
Beri Efek Jera
Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan jika pemerintah akan menerapkan sistem perizinan terintegrasi pada Mei mendatang. Dengan adanya sistem ini, pengurusan perizinan tidak lagi menghabiskan waktu berbulan-bulan melainkan hanya dalam hitungan jam.
"Online single submission sedang kita siapkan sistemnya sehingga nanti pengurusan izin itu menjadi bukan tahun lagi atau berbulan-bulan atau berhari-hari. Saya minta urusan izin itu kalau menyampaikan ke saya harus dalam sistem yang jam, artinya bapak ibu kalau ngurus izin itu jam," kata Jokowi pada 25 April 2018.
Selain mewanti-wanti penyederhanaan perizinan, Jokowi juga mengingatkan kepada para menteri agar meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM). Sebab, tanpa SDM yang baik penerapan perizinan terintegrasi tidak bisa berjalan semestinya.
"Saya selalu ingatkan di belakang penerapan sistem, ada manusianya. SDM-nya ini yang menjadi faktor kita bisa mengubah pelayanan izin kita. Sistemnya bagus kalau kulturnya tidak diubah maka tidak menyelesaikan masalah yang ada," jelas dia.
Mantan Gubernur DKI Jakarta ini juga berpesan kepada pengusaha maupun investor agar tidak segan-segan menyampaikan keluhan dan masukan kepada pemerintah jika terdapat kendala dalam penerapan perizinan terintegrasi.
Jokowi berjanji akan menindaklanjuti laporan yang diterimanya. "Nanti kalau setelah online single submission diluncurkan masih ada hambatan di lapangan, masih ada yang main-main tolong saya diberitahu. Bisik-bisik saja kecil, pasti saya hajar, pasti akan saya perbaiki, saya benahi," tegas Jokowi.
Dia kembali mengingatkan, jangan pernah takut untuk menyampaikan keluhan. Tanpa ada laporan dari para pengusaha dan investor, pemerintah tidak bisa melakukan perbaikan terhadap sistem online single submission.
"Jangan takut untuk melaporkan karena itu penting buat saya. Jangan laporan ke saya hanya ABS, ABS, asal bapak senang, tapi laporan di lapangannya berbeda. Saya tidak suka hal seperti itu," pungkasnya.
Advertisement
