Politisasi Masjid, Wakapolri: Jangan Pertajam Perbedaan

Isu politisasi masjid mencuat setelah pernyataan Ketua Majelis Kehormatan PAN, Amien Rais.

oleh Liputan6.com diperbarui 02 Mei 2018, 14:53 WIB
Wakapolri Komjen Syafruddin. (Liputan6.com/Moch Harun Syah)

Liputan6.com, Jakarta - Wakapolri Komisaris Jenderal Syafruddin enggan memberikan komentar terkait kegiatan politisasi yang terjadi di masjid. Dia hanya mengimbau para tokoh untuk tidak menimbulkan perbedaan dan selalu menjaga persatuan.

"Ya janganlah menimbulkan perbedaan. Pokoknya persatuan," kata kata pria yang juga Wakil Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI) ini di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (2/5/2018).

Menurutnya, masjid adalah tempat orang beribadah, berekonomi dan juga bersosial. Dia yakin para ustaz dan kiai yang berasal dari kalangan petinggi di negeri ini mengerti fungsi-fungsi masjid sesuai dengan syariat Islam.

"Seperti ibadah, meningkatkan ekonomi, bersosial. Memang Masjid itu dibuat begitu," ucapnya.

Sebelumnya, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menanggapi ceramah Ketua Majelis Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN), Amien Rais yang meminta pengajian di masjid disisipi unsur politik. Moeldoko mengatakan, sebaiknya masjid digunakan untuk menyampaikan syiar Islam.

"Harus dipisahkan di mana masjid itu sebagai tempat syiarnya hal-hal yang bagus. Jangan dikotori oleh pemikiran-pemikiran yang menyimpang," kata di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (27 April 2018).

Reporter : Sania Mashabi 

Sumber  : Merdeka.com

Saksikan video pilihan di bawah ini


Larang Politik Praktis

Wakapolri Komjen Syafruddin saat menghadiri pertemuan ulama (Jord Qodama) Jamaah Tabligh di Cikampek, Jawa Barat, Kamis (22/3). Wakapolri berharap umat Islam kembali bersatu dan tidak mudah terbawa isu bohong di media sosial. (Liputan6.com/Pool/Fernando)

Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI) DKI Jakarta Makmun al Ayyubi melarang penggunaan masjid sebagai tempat kampanye praktis.

"Masjid itu sifatnya untuk pembinaan umum. Kita ingin tegaskan saja ini juga merupakan kebijakan Dewan Masjid Indonesia (DMI), untuk tidak menggunakan masjid sebagai ajang kampanye praktis," kata Makmun di Jakarta, Jumat (9/2/2018).

Makmun juga meminta kepada para takmir masjid untuk melakukan upaya pencegahan agar masjid tidak disalahgunakan oleh oknum-oknum tak bertanggung jawab untuk berkampanye.

"Ketika ada orang ingin gunakan masjid ditanya dulu tujuannya apa. Jangan kemudian nanti izinnya adalah melakukan pengajian, tapi isinya kampanye. Ini yang tidak benar," ucap dia.

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya