Liputan6.com, Jakarta - Menko Polhukam Wiranto mengatakan, jangan ada pemaksaan atau intimidasi terutama dalam kaitan pilihan atau sikap politik. Hal ini menyikapi dugaan intimidasi di Car Free Day (CFD) Minggu 29 April 2018 lalu.
"Harusnya tak ada pemaksaan kehendak dari satu masyarakat ke masyarakat lain," ucap Wiranto di kantornya, Jakarta, Rabu (2/5/2018).
Advertisement
Dia mengingatkan ada hukum Indonesia. Setiap warga negara memiliki hak, khususnya dalam berpolitik, sehingga harus dihormati.
"Kita kan punya hukum positif di Indonesia, setiap warga negara dilindungi haknya dan tak bisa kemudian haknya dipasung dan diancam oleh kelompok lain, satu kelompok memaksakan kehendak kepada kelompok yang lain," ungkap Wiranto.
Dia menuturkan, jika itu terjadi, maka akan menganggu ketertiban, dan pasti polisi akan turun tangan.
"Pasti nanti ujungnya mengganggu ketertiban, dan itu polisi nanti bisa bertindak tanpa kecenderungan bermain politik, tapi ini soal ketertiban dan keamanan masyarakat," pungkas Wiranto.
Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:
Ketua MUI Mengecam
Sebelumnya Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Ma'aruf Amin mengecam tindakan kelompok #2019GantiPresiden mengintimidasi pendukung Presiden Jokowi ketika hari bebas kendaraan bermotor (CFD) di Bundaran HI, Minggu 29 April. Seharusnya kelompok tersebut fokus kepada menaikan tokoh yang mereka dukung.
Ma'aruf mengatakan, kelompok #2019GantiPresiden ini harus jelas siapa yang mereka dukung. Kelompok tersebut harusnya berupaya untuk menjual nama tokoh, bukannya malah mengintimidasi kelompok pendukung Jokowi.
"Jualan saja dia kalau mau ganti presiden siapa yang mau jadikan presiden itu saja. Ini calon presiden saya, saya ingin pertahankan Jokowi, saya ingin ganti dengan ini, jual saja. Ini enggak ada orannya yang ganti presiden siapa. Itu kan hanya ingin mengganti presiden," ujar Ma'aruf di kantor MUI, Jalan Proklamasi, Jakarta Pusat, Rabu (2/5/2018).
Advertisement
