Liputan6.com, Jakarta Ketua DPR Bambang Soesatyo meminta Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menertibkan administrasi dan pendataan investasi di sektor usaha digital. Pasalnya, sampai saat ini tidak ada data valid tentang dana dari mancanegara yang masuk ke Indonesia untuk investasi sektor digital.
“Agar BKPM mendesak investor sektor digital untuk tertib administrasi dan pendataan investasi digital, sehingga dapat diketahui sumber dana investasinya dan dipastikan tidak melanggar Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang,” ujar dia di Jakarta, Rabu (2/5/2018).
Advertisement
Mantan ketua Komisi Hukum DPR itu menambahkan, investasi di sektor digital memang terlihat masif. Di Indonesia pun tumbuh banyak perusahaan rintisan atau start-up.
Yang jadi persoalan, kata Bamsoet, selama ini pemerintah kesulitan melacak sumber dana pelaku usaha di sektor digital. “Padahal dana dari luar negeri yang masuk untuk investasi digital harusnya terealisasi dengan baik,” tegasnya.
Dia pun mengharapkan BKPM berkoordinasi dengan Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Tujuannya untuk mengetahui sumber dana investasi digital yang masuk melalui administrasi dan pendataan investasi digital di BKPM.
Selain itu, politikus juga meminta BKPM melakukan studi banding ke negara-negara penyimpan modal asing terkemuka seperti Singapura dan Swiss. Tujuannya adalah menyerap pengalaman kedua negara itu, terutama dalam hal regulasi.
“Lakukan benchmarking (studi banding, red) untuk mengetahui tata cara yang aman dalam menerima investasi digital sesuai peraturan perundangan negara Republik Indonesia yang berlaku, serta melakukan sosialisasi terhadap pendaftaran administrasi investasi digital dan membuat regulasi untuk mempermudah para investor dalam menginvestasikan dana untuk memperkuat perekonomian Indonesia,” dia menandaskan.
Kepala BKPM: Dorong Investasi, RI Harus Tiru Vietnam
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Lembong mengungkapkan Foreign Direct Investment (FDI) atau investasi langsung Indonesia masih jauh tertinggal dari negara negara Asia. Indonesia masih berada di bawah negara tetangga seperti Vietnam, Thailand, dan Malaysia.
"Seperti bapak Presiden katakan dari sisi FDI dan ekspor kita sudah ketinggalan kita kalah dengan negara saingan tetangga seperti Vietnam Thailand dan bahkan Malaysia negara populasinya yang hanya seper delapan di bawah kita. Jadi kita harus benar-benar mengejar ketertinggalan," kata Lembong di kantornya, Jakarta, Senin (30/4/2018).
Meski demikian, Mantan Menteri Perdagangan tersebut juga mengatakan, seharusnya ketertinggalan dengan negara-negara tetangga tidak perlu dikhawatirkan. Justru, menurut Lembong hal tersebut akan menjadi satu tantangan pemerintah untuk melangkah lebih maju ke depan.
Baca Juga
"Tapi buat saya malah menjadi seru, tantangan, dan justru menurut saya jelas menggambarkan potensi. Kalau Malaysia saja bisa saya yakin kita bisa, kalau Vietnam saja bisa saya yakin kita bisa. jadi enggak ada alasan kalau kita enggak bisa," imbuhnya.
Dalam hal ini, Lembong menuturkan untuk mengejar ketertinggalan pemerintah hanya perlu meniru negara tetangga yang lebih dulu maju. Dibandingkan harus berada di depan negara-negara Asia.
"Jadi sebetulnya kalau mengejar ketertinggalan itu sesuatu yang paling gampang cuman tinggal nyontek. Tinggal meniru. Kalau Vietnam lebih sukses yaudah contek aja tiru aja apa yang mereka lakukan ya kan. Justru lebih sulit umpamanya kita sudah di depan. Jadi satu satunya cara untuk menggenjot lagi harus punya ide-ide baru itu jauh lebih sulit, tapi kalau kita yang dibelakang di depan kita sudah ada contoh contoh cuman tinggal tiru apa yang dilakukan Vietnam tinggal dilakukan saja," jelasnya.
Advertisement
