Kelompok 2019 Ganti Presiden Kembali ke CFD, Sandiaga: Ujian Bagi Kami

Sandi menyebut pelaksanaan car free day (CFD) akan sesuai Pergub tersebut, tanpa ada kegiatan politik.

oleh Delvira Hutabarat diperbarui 04 Mei 2018, 11:05 WIB
Wakil Gubernur DKi Sandiaga Uno melepas Satpol PP Perempuan untuk resmikan penutupan Disktotek

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengatakan Pemprov akan menegakkan Pergub Nomor 12 Tahun 2016 tentang Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) atau car free day.

Sandi menyebut pelaksanaan car free day (CFD) akan sesuai Pergub tersebut, tanpa ada kegiatan politik.

"CFD tanggal 6 Mei jadi ujian kami. Kami pastikan pergub akan kami tegakkan," ujar Sandiaga di Balai Kota Jakarta, Jumat (4/5/2018).

Sandiaga meminta masyarakat ikut mendukung CFD sesuai dengan aturan yang ada.

"Kita pastikan pergub akan kita tegakkan, dan kita pastikan juga masyarakat mendukung," katanya.

Ia meminta semua pihak tidak menjadikan CFD panggung politik dan melaksanakan kegiatan di luar Pergub.

"Jangan menggunakan CFD untuk kegiatan-kegiatan di luar yang dibolehkan pergub," kata Sandiaga.

Diketahui, berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2016 tentang Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB), acara di sana tidak boleh bermuatan politik.

 

Saksikan video pilihan di bawah ini:


Beredar Pamflet

Sandiaga tidak mau kegiatan politik seperti yang terjadi pada CFD pekan lalu terjadi lagi. Ketika itu, sekelompok orang berpakaian #2019gantipresiden dan #diasibukerja sempat terlibat adu mulut.

Sebuah pamflet kegiatan politik beredar di media sosial. Kegiatan yang diselenggarakan Minggu pagi tersebut memanfaatkan area yang termasuk dalam fasilitas jalan bebas kendaraan.

Politikus PKS Mardani Ali Sera yang terdapat dalam poster yang tersebar tersebut belum dapat dihubungi. 

Sementara itu, salah seorang relawan, Neno Warisman, mengatakan gerakan 2019 Ganti Presiden bukanlah gerakan politik atau berafiliasi dengan partai politik tertentu.

"Ini murni gerakan masyarakat, legal, konstitusioal," kata Neno saat dihubungi Liputan6.com, Jumat (4/5/2018).

Neno membantah bahwa kawasan yang akan dijadikan kegiatan mereka termasuk dalam area bebas kendaraan bermotor. Bahkan, Neno menyebut pihaknya sudah melayangkan surat pemberitahuan ke beberapa instansi terkait seperti UPT Monas dan kepolisian.

"Kami tidak mau melanggar," ucap Neno.

Meski Neno menegaskan gerakannya itu tidak terkait dengan partai politik, namun keberadaan tokoh-tokoh politik tidak bisa dipungkiri masuk dalam gerakan itu. Terkait hal tersebut, Neno kembali menegaskan pihaknya tidak berafiliasi dengan tokoh politik.

"Kami memang tidak berafiliasi dengan partai politik manapun, tolong bedakan. Kami klir, murni gerakan masyarakat," tegas Neno.

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya