Pemprov DKI Dorong Pengembang Bangun Pemukiman Dekat Stasiun

Hunian yang dibangun dekat stasiun akan mengurangi pengunaan kendaraan pribadi.

oleh Pebrianto Eko Wicaksono diperbarui 05 Mei 2018, 21:00 WIB
Maket proyek pembangunan rumah susun dengan konsep TOD, Pondok Cina, Depok, Jawa Barat, Senin (2/10). Proyek ini dalam rangka percepatan pembangunan program satu juta rumah dan mengurangi angka backlog perumahan. (Liputan6.com/Immanuel Antonius)

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah Provinsi (Pemrov) DKI Jakarta meminta pengembang membangunan hunian di dekat stasiun. Permintaan ini guna mengurangi kepadatan lalulintas di wilayah Jakarta.

Deputi Gubernur DKI Jakarta Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Oswar M Mungkasa mengatakan, Pemerintah DKI Jakarta ingin mengurangi waktu perjalanan masyarakat dari rumah menuju ke tempat kerja. Salah satu caranya selain memperbanyak transportasi massal adalah dengan membangun pemukiman di dekat stasiun.

Oswar mengatakan bahwa pemerintah sangat menyambut baik jika ada pengembang membangun hunian di dekat stasiun.

"Kami ingin mengurangi perjalanan, ada pengembang yang bangun didekat stasiun‎ kami menyambut baik," kata Oswar, saat menghadiri Mandiri Property Expo, di Jakarta Convention Center (JCC), Sabtu (5/5/2018).

Hunian yang dibangun dekat stasiun akan mengurangi pengunaan kendaraan pribadi karena masyarakat bisa berjalan kaki untuk mengakses moda transportasi kereta. Saat ini ada kurang lebih 13 juta motor dan 4 juta mobil yang hilir mudik di Jakarta.

Oswar melanjutkan, di sekitar hunian juga dilengkapi dengan fasilitas seperti sekolah, pusat berbelanjaan dan perkantoran. Dengan begitu, masyarakat tidak perlu menempuh jarak jauh untuk melakukan aktifitasnya, sehingga kepadatan di jalan bisa berkurang.

"Jakarta harus mengembangkan complex city untuk mengurangi perjalanan, sekolahnya di situ, kantor di situ apa-apanya di situ," tuturnya.

 


Permintaan Menhub

Menhub Budi Karya Sumadi memberi sambutan saat meresmikan pembangunan proyek rumah susun dengan konsep Transit TOD di Jakarta, Selasa (15/8). (Liputan6.com/Yoppy Renato)

Sebelumnya, Menteri Perhubungan RI Budi Karya Sumadi meminta kepada pemerintah daerah untuk membangun Transit Oriented Development (TOD). Karena TOD adalah konsep hunian masa depan yang lebih modern.

Budi Karya Sumadi mengakui, Indonesia sedikit terlambat dalam pengembangan TOD. Terbukti situasi di perkotaan sudah terlalu padat, sehingga lahan untuk pembuatan TOD sudah cukup minim.

"Saya minta pemerintah daerah, Jakarta, Palembang, Surabaya atau kota-kota lain untuk segera menyediakan lahan bangun TOD ini," kata Budi 14 Februari lalu. 

Banyak manfaat jika sebuah kota yang tengah berkembang mensinergikan pembangunan TOD ini. Selain mampu mengurangi kemacetan, juga bisa membangun pusat bisnis di sebuah kota.

Di sisi lain, pemerintah daerah juga harus mengatur pola operasi moda transportasi masal. Dengan demikian TOD bakal memiliki kelebihan tersendiri.

Saat ini, masyarakat menengah tengah kesulitan dalam mencari hunian di tengah kota. Akibatnya banyak yang tinggal di daerah pinggiran yang kemudian setiap kali ke kota memilih menggunakan kendaraan pribadi. Hal ini yang harus segera dipikirkan pemerintah daerah sebelum terlambat.

"LRT, MRT, itu adalah moda angkutan masal yang akan terus berkembang dalam puluhan tahun ke depan, makanya harus disinergikan dengan adanya TOD," tambah dia.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya