Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menonaktifkan jabatan Kepala Seksi Pengembangan Pendanaan Kawasan Perumahan dan Pemukiman pada Ditjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Yaya Purnomo (YP). YP merupakan salah satu dari delapan orang lainnya yang terjaring Operasi Tangkap Tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (OTT KPK) terkait pemberian gratifikasi penyelenggara negara.
Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu, Boediarso Teguh Widodo mengatakan, Surat Keputusan (SK) pemberhentian sementara untuk YP akan ditandatangani hari ini. Secara resmi, kata dia, YP sudah tidak akan menjabat kembali di Kemenkeu.
Baca Juga
Advertisement
"Kemenkeu membebaskan yang bersangkutan sebagai PNS. Sampaikan SK pemberhentian sementara yang bersangkutan dari jabatannya," ungkapnya di Gedung Kemenkeu Jakarta, Senin (7/5).
Selain menonaktifkan sementara, Boediarso juga akan melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap proses penganggaran, transfer daerah, dan dana desa. Selain itu, dirinya juga akan melakukan upaya untuk pembersihan kepada seluruh jajarannya yang juga terindikasi. Utamanya terkait praktik gratifikasi, percaloan, suap, dan korupsi.
"Kami evaluasi menyeluruh kelemahan tata kelola, perbaikan, dan penyempurnaan untuk menunjukkan sekecil mungkin celah dari oknum yang tidak bertanggung jawab," imbuhnya.
Reporter : Dwi Aditya Putra
Sumber : Merdeka.com
Sri Mulyani Kecewa Anak Buahnya Jadi Makelar Anggaran
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mendukung langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam mengungkap kasus operasi tangkap tangan (OTT) yang menyeret seorang pegawai negeri sipil (PNS) Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan berinisial YP.
Sri Mulyani meminta KPK agar kasus yang melibatkan bawahannya tersebut dapat diselidiki hingga ke akar permasalahan. Sehingga secara luas, kata dia, dapat terlihat apakah yang dilakukan YP dilakukan secara personal atau melalui sistem jaringan.
"Sangat setuju apa yang dilakukan dengan KPK dan mendukung langkah KPK secara keseluruhan. Saya harap kalau mereka dari satu sistem dan orang-orang terlibat, akan segera ditindak," ujar Sri Mulyanisaat konferensi pers, di kantornya, Senin (7/5/2018)
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini mengaku, tertangkapnya YP menjadi tamparan keras bagi Kementerian Keuangan, terutama bagi dirinya. Sebab selama ini, kata Sri Mulyani, pihaknya selalu mendorong dan mendukung reformasi birokrasi, disiplin, serta anti-korupsi.
"Terus terang saya kecewa dengan reformasi yang sudah dilakukan panjang, suatu proses bisnis yang open, transparan. Kemudian ternyata masih ada oknum Kementerian Keuangan mengambil kesempatan menjadi makelar anggaran. Tertangkapnya YP ini telah membunyikan alarm sangat keras, yang dilakukan YP adalah makelar anggaran," tegas Sri Mulyani.
Sebelumnya, Tim Satuan Tugas (Satgas) KPK menggelar operasi tangkap tangan di DKI Jakarta. Tim penindakan mengamankan sembilan orang terkait pemberian gratifikasi kepada penyelenggara negara. Salah satu yang terjaring adalah YP, Kepala Seksi pada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
“Ada kegiatan tim penindakan di lapangan. Kita amankan total sembilan orang yang kita bawa ke kantor KPK. Ada beberapa unsur, ada dari pihak swasta, driver, PNS, dan ada anggota DPR RI (OTT KPK),” ujar juru bicara KPK Febri Diansyah.
Reporter : Dwi Aditya Putra
Sumber : Merdeka.com
Advertisement
