Liputan6.com, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, kawasan hari bebas kendaraan bermotor atau car free day (CFD) harus bebas dari kegiatan politik. Ia berharap kawasan tersebut menjadi tempat yang netral.
"Saya mengajak semua pihak untuk menjaga diri. Menjaga diri, agar tempat ini tetap menjadi tempat yang netral. Dari kegiatan politik," kata Anies di Balai Kota Jakarta, Senin (7/5/2018).
Advertisement
Anies mengisyaratkan deklarasi itu berada di luar area CFD. Oleh karena itu, Pemprov DKI tidak akan memberi sanksi kepada panitia deklarasi #2019gantipresiden yang dilaksanakan pada Minggu 6 Mei 2018.
"Nggak nggak... Yang penting CFD-nya. Daerah yang disebut sebagai HBKB itu tempat yang harus steril. Kalau di luar itu (area CFD), atau di luar aturan, larangan (tidak apa-apa). Jadi karena itu, jangan dilakukan di wilayah HBKB. Itu saja," kata Anies.
Ia pun meminta agar semua masyarakat menghormati aturan bahwa Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) atau CFD bebas dari unsur politik.
"Saya berharap semua masyarakat hormati zona ini sehingga di zona HBKB ini kita merasakan yang mau berolahraga, berolahraga. Yang mau berinteraksi, berinteraksi. Ada satu wilayah di mana di sana terbebas,” imbuh Anies
Mantan Mendikbud itu menyebut deklarasi kemarin tidak berkoordinasi dengan DKI melainkan pihak luar.
"Katanya mereka sudah koordinasi dengan pihak lain. Jadi bukan... Kalau dari kita yang penting adalah tidak berada di wilayah CFD. Kelihatannya sudah koordinasi, tanyanya ke sana," Anies menandaskan.
Saksikan video pilihan di bawah ini:
Deklarasi
Ratusan relawan mendeklarasikan gerakan 2019 Ganti Presiden di pintu masuk Monas dekat Patung Arjuna Wiwaha, Jakarta Pusat. Pembacaan deklarasi dipimpin politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera.
Mardani mengatakan, gerakan ini lahir bukan dari tokoh partai politik, tapi merupakan aspirasi masyarakat. Dia menuturkan, gerakan ganti presiden adalah konstitusional dan diatur undang-undang.
"Tokoh utama gerakan ini adalah para relawan kita. Karena teman-teman lah gerakan ini ada. Karena teman-teman lah gerakan ini menyebar 2019 Ganti Presiden," ujar Mardani di Jakarta, Minggu 6 Mei 2018.
Mardani menyebut gerakan tersebut pun untuk pendidikan politik. Menurutnya, supaya masyarakat tidak dibohongi oleh pencitraan yang dilakukan Presiden Joko Widodo.
"Kita ingin lakukan pendidikan politik. Cukup sudah pencitraan. Cukup sudah pembohongan. Cukup sudah upaya membodohi masyarakat. Masyarakat disuruh ternak kalajengking. Masyarakat disuruh masuk gorong-gorong apa itu cerdas? 2019 ganti presiden," kata dia.
Gerakan #2019GantiPresiden diklaim didukung masyarakat Indonesia dari 34 Provinsi dan 317 Kabupaten Kota. Mereka juga meluncurkan buku panduan untuk relawan dan juga situs www.2019gantipresiden.org.
Menutup deklarasi 2019 Ganti Presiden ini, Mardani dan relawan membacakan aspirasi nasional:
Aspirasi nasional kita
Kami relawan nasional 2019 ganti presiden dengan ini menyatakan sikap keprihatinan atas kemiskinan ketidakadilan ketidakberpihakan dan ancaman terhadap kedaulatan serta krisis kepemimpinan yang terjadi saat ini di bumi NKRI.
Oleh karena itu, kami bertekad akan terus berjuang bersama seluruh rakyat untuk mewujudkan Indonesia yang lebih baik berdaulat bermartabat, adil, makmur, dan berakhlak mulia.
Dengan memohon ridho Allah SWT dan dukungan dari seluruh rakyat, kami siap mengawal jalannya proses pemilu yang jujur adil dan bebas dari segala bentuk kecurangan. Hingga terwujudnya 2019 ganti presiden secara sah dan konstitusional pada tanggal 17 April 2019.
Jakarta 6 Mei 2018.
Advertisement
