Seskab: Pemerintah Tak Campuri Putusan PTUN Tolak Gugatan HTI

Liputan6.com, Jakarta Pemerintah mengapresiasi keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang menolak gugatan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) atas Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-30.AH.01.08 Tahun 2017 tentang Pencabutan Status Badan Hukum HTI.

Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan, keputusan tersebut menunjukkan selama ini pemerintah tidak salah membubarkan HTI.

"Ini menunjukkan bahwa apa yang dilakukan pemerintah itu sudah benar. Karena indikasi terhadap ketidakpatuhan, ketidaktaatan terhadap ideologi Pancasila itu kan nampak dan itu terbuka," kata Pramono di Kompleks Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Senin (7/5/2018).

Mantan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan ini memastikan, pemerintah tidak melakukan intervensi terhadap gugatan HTI. Apa yang sudah diputuskan PTUN bersifat kredibel.

"PTUN adalah lembaga yudikatif tertinggi yang kredibel dan independen, yang memutuskan. Pemerintah sama sekali tidak campur tangan terhadap hal itu," ucapnya.

Pramono berharap dengan adanya keputusan PTUN, eks HTI kembali berorganisasi seperti biasa saja. Bergabung dengan partai siapa pun asal bertujuan untuk membangun bangsa.

"Partai siapa pun monggo, bergabung dengan ormas keagamaan juga monggo. Yang penting sebagai elemen bangsa, mereka bersama-sama untuk membangun bangsa ini," kata dia.