Liputan6.com, Denpasar - Calon Gubernur Bali nomor urut satu Wayan Koster ingin menerapkan sistem pengaduan berbasis dalam jaringan atau daring (online) sebagai upaya menciptakan pelayanan publik yang berkualitas.
"Sistem pengaduan online itu nanti di seluruh Bali. Yang terpenting juga keharusan regulasi lokal sesuai kewenangan daerah dalam hal standar pelayanan publik berkualitas," ujar Koster saat memaparkan visi misi terkait pelayanan publik di Kantor Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Bali di Denpasar, seperti dikutip dari Antara, Selasa (8/5/2018).
Advertisement
Menurut dia, hal itu dimungkinkan melalui pembuatan peraturan yang menjadi kewenangan gubernur. Dalam aturan itu, kata Koster, nantinya dibuatkan standar pelayanan publik berkualitas yang bisa diterapkan di Bali.
"Salah satunya adalah membuat aturan pelayanan publik berbasis online. Diatur tentang standar pelayanannya misalnya, pelayanan bebas dari kolusi dan pungutan, persyaratan harus ditransparan, dan mekanismenya harus sederhana, deregulasi dan debirokratisasi," ucapnya.
Di samping, tambah Koster, harus ada penyederhanaan persyaratan dan penyederhanaan mekanisme. Dalam hal perizinan pun harus berbasis daring.
Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:
Optimis Bisa Diterapkan
Ia optimistis hal itu bisa diterapkan. Bagi Koster, pelayanan publik berkualitas juga berkaitan dengan daya saing warga.
Cagub yang berpasangan dengan Tjok Oka Artha Ardhana Sukawati atau Ace itu melihat masih ada pelayanan publik yang berbelit, waktu penyelesaian yang tak jelas, serta praktik pungli.
Dalam kesempatan penyampaian visi, misi, dan program kerja Koster-Ace terkait pelayanan publik di Bali jika terpilih sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Bali periode 2018-2023 itu, Koster memulai pemaparannya dengan menegaskan komitmennya terhadap pelayanan publik yang berkualitas.
Advertisement
