Rupiah 14.000 per Dolar AS, Bayang-Bayang Krisis Moneter 1998 Menghantui RI

Pemerintah dan BI diminta waspada terhadap pelemahan rupiah karena mengingatkan pada krisis moneter 1998.

oleh Septian Deny diperbarui 09 Mei 2018, 19:45 WIB
Rupiah Melemah (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah dan Bank Indonesia (BI) diminta tetap waspada terhadap pelemahan kurs rupiah saat ini. Sebab, meski merupakan dampak eksternal, pelemahan ini serupa dengan yang terjadi saat krisis moneter 1998

Kepala Pusat Studi Ekonomi dan Kebijakan Publik Universitas Gadjah Mada (UGM), Tony Prasetiantono, mengakui, pelemahan ini bukan hanya dialami rupiah, melainkan juga mata uang negara lain. Namun, level Rp 14.000 per dolar AS ini mengingatkannya dengan yang terjadi saat krisis 20 tahun lalu.

"Memang betul rupiah melemah tidak sendiri. Tapi saya catat, pemerintah dan BI agak kurang aware karena Rp 14.000 per dolar AS itu agak kurang nyaman. Itu level yang mirip krisis 1998, ini level yang mestinya jangan terlampaui. Pasar melihat situasi ini sudah seperti 1998," ujar dia di kawasan Tanah Abang, Jakarta, Rabu (9/5/2018).

Tony mengungkapkan, kala itu, fundamental ekonomi Indonesia juga dinilai dalam kondisi yang baik. Namun, tiba-tiba Indonesia mengalami krisis dan kondisinya berubah 180 derajat.

"Kita juga pernah alami situasi seperti ini. Kalau disebut fundamental ekonomi, itu seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, neraca transaksi berjalan, neraca transaksi pembayaran, waktu itu baik-baik saja tapi tiba-tiba terjadi krisis (krisis moneter 1998)," kata dia.

 


Jangan Anggap Enteng

Rupiah Melemah (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Saat ini, lanjut Tony, krisis dipicu oleh utang luar negeri swasta. Namun, belajar dari pengalaman tersebut, pemerintah kini dinilai telah bisa memantau utang swasta secara baik.

"Kejadian itu muncul karena ada indikator ekonomi yang luput, yaitu utang luar negeri oleh swasta. Karena saat sistem devisa kita bebas, jadi swasta boleh utang keluar negeri bebas dan tidak tercatat. Setelah itu pemerintah Indonesia memaksa utang swasta harus dicatat. Sejak saat itu pemerintah bisa meng-handle utang swasta, berapa besar, jatuh tempo kapan sehingga profil utang kita terkendali. Jadi konsidi utang kita tidak seserius seperti 1998," dia menjelaskan.

Meski demikian, Tony tetap meminta pemerintah untuk lebih waspada dan jangan menganggap enteng masalah pelemahan ini. Sebab, Indonesia masih memiliki sisi yang lemah bisa menjadi pemicu terjadinya krisis.

"Sekarang saya duga ada struktur ekonomi kita yang kurang kuat. Ketika membuat studi soal Indonesia dan Asia Timur, negara seperti Taiwan, Korea ekonominya berorientasinya ekspor, maka dia bisa himpun cadangan devisa yang gede makanya mata uangnya stabil. Yang lemah dari kita soal devisa, karena yang masuk kebanyakan mengandung devisa dari hot money bukan ekspor," dia memungkasi.

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya