Presiden Jokowi: Indonesia Mengecam Pemindahan Kedubes AS ke Yerusalem

Presiden Joko Widodo memastikan Palestina selalu berada dalam napas diplomasi Indonesia.

oleh Rizki Akbar Hasan diperbarui 11 Mei 2018, 11:27 WIB
Presiden Joko Widodo (kiri) memberikan sambutan ketika pembukaan KTT tentang Wasathiyah Islam di Istana Bogor, Jawa Barat, Selasa (1/5). KTT ini dihadiri sekitar seratus ulama dan cendekiawan muslim dunia. (Liputan6.com/Pool/Biro PersSetpres)

Liputan6.com, Bogor - Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, mengecam pemindahan Kedutaan Besar Amerika Serikat untuk Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem.

Kecaman itu disampaikan Jokowi saat membuka Pertemuan Trilateral Ulama Afghanistan-Indonesia-Pakistan Tentang Perdamaian dan Stabilitas di Afghanistan di Istana Bogor hari ini.

Peresmian Kedubes AS di Yerusalem akan berlangsung pada Senin, 14 Mei 2018.

"Indonesia mengecam keras keputusan ini (pemindahan Kedubes AS ke Yerusalem)," kata Jokowi di hadapan para ulama Afghanistan-Indonesia-Pakistan.

Jokowi mengatakan, keputusan untuk memindahkan Kedubes AS ke Yerusalem, melanggar resolusi Dewan Keamanan dan Majelis Umum PBB.

"Oleh karena itu, saya mengusulkan agar DK dan Majelis Umum PBB membahas isu tersebut dan mengambil langkah selanjutnya," kata Jokowi.

Presiden Jokowi juga meminta negara lain untuk tidak mengikuti langkah Amerika Serikat memindahkan kedutaan besarnya ke Yerusalem.

Pemindahan itu, kata Jokowi, akan mengganggu proses perdamaian dan mengancam perdamaian itu sendiri.

"Indonesia akan berjuang untuk Palestina. Dan Palestina akan terus berada dalam 'napas' diplomasi Indonesia," kata Jokowi.

 

Simak video pilihan berikut: 

 

 


Meruntuhkan Status Mediator

Pekerja memasang papan penunjuk jalan menuju Kedutaan Besar Amerika Serikat (AS) di Yerusalem, Senin (7/5). Seremoni pemindahan kedubes AS untuk Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem dijadwalkan dilangsungkan pada 14 Mei mendatang. (AFP/THOMAS COEX)

Sebelumnya, Kedubes AS di Israel berlokasi di Tel Aviv. Perpindahan perwakilan diplomatik ini menegaskan kebijakan Donald Trump yang mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel.

Keputusan Donald Trump yang mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel praktis "bertentangan" dengan kebijakan luar negeri AS yang telah berjalan selama tujuh dekade.

Selama tujuh dekade, AS bersama dengan hampir seluruh negara lainnya di dunia, menolak mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel, sejak negara itu mendeklarasikan pendiriannya pada 1948.

Sementara, menurut Donald Trump, kebijakan penolakan tersebut membawa seluruh pihak "tidak mendekati kesepakatan damai antara Israel-Palestina".

Bagi Palestina, Yerusalem merupakan isu yang sangat sensitif.

Keputusan Donald Trump sekaligus telah meruntuhkan status Negeri Paman Sam sebagai mediator perdamaian, mengingat status Yerusalem sebagai ibu kota tak hanya diakui oleh Israel, tapi juga Palestina.

Palestina mengakui Yerusalem Timur sebagai ibu kota negara mereka di masa depan dan hal ini mendapat dukungan dari masyarakat internasional.

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya