Liputan6.com, Jakarta - Mantan Menteri Keuangan (Menkeu), Rizal Ramli (RR) masih menunggu jawaban Menteru Keuangan Sri Mulyani untuk berdebat secara terbuka mengenai utang pemerintah yang terus menggunung. Menurut Rizal, hingga kini belum ada jawaban dari Kementerian Keuangan mengenai permintaan tersebut.
"Kami sih nunggu, kami kan cuma meneruskan apa perintahnya Pak Jokowi. Kalau ada yang kritik, debat sama Menteri Keuangan ya kan. Kami lanjutkan. Tapi ternyata Sri Mulyani tak punya nyali," ujarnya, Jumat (11/5/2018).
Baca Juga
Advertisement
Munculnya keinginan Rizal Ramli berdebat dengan Sri Mulyani merupakan respons atas pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mempersilakan para politikus untuk beradu argumen soal utang dengan data dan angka yang jelas dengan Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia tersebut.
Rizal Ramli mengatakan, jawaban Sri Mulyani di beberapa media yang menyatakan siap berdebat belum disampaikan secara langsung. Menurutnya, Sri Mulyani malah membenturkan mahasiswa untuk lebih terbuka mengenai kondisi utang saat ini.
"Enggak ada (Informasi akan berdebat). Saya hanya baca di media. (Sri Mulyani) Malah ngadu sama mahasiswa dan bilang bahwa Saya paling khawatir katanya ini ada yang berpikiran sempit dan berpikiran luas. Kok dialihkan? Kita kan mau diskusi utang," katanya.
Untuk itu, Rizal Ramli mengajak supaya diskusi dapat dilakukan secara terbuka sehingga masyarakat lebih memahami bagaimana kondisi utang negara saat ini.
"Jadi, saya sih senang lebih baik kita diskusi terbuka supaya Indonesia tidak mengalami hard lending (perlambatan ekonomi secara mendadak)," tandasnya.
Reporter: Anggun P. Situmorang
Sumber: Merdeka.com
Tanggapan Kemenkeu
Sebelumnya, Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan, Nufransa Wira Sakti menjelaskan mengenai pernyataan dari Presiden Jokowi bahwa ia sangat mempercayai dan sama sekali tidak meragukan kredibilitas dari Menkeu Sri Mulyani.
"Pesan kunci yang hendak disampaikan beliau adalah bahwa boleh saja melakukan kritik, sepanjang menggunakan data dan informasi yang akurat. Argumentasi harus menggunakan data dan fakta," jelas dia seperti dikutip, Sabtu (28/4/2018).
Menurutnya, setiap menjelaskan mengenai utang pemerintah Menkeu Sri Mulyani selalu menggunakan data dan fakta. Begitu pula setiap kali ada kritik tentang utang, Kementerian Keuangan selalu memberikan jawaban dengan memberikan data dan fakta.
Hampir semua pengamat ekonomi termasuk Faisal Basri dan lembaga penelitian Indef sepakat bahwa utang tetap diperlukan untuk menambah kapasitas fiskal pemerintah. Terpenting adalah penggunaan utang pemerintah tersebut untuk hal yang bersifat produktif sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di masa yang akan datang.
Selama ini, dalam rilis APBN pemerintah juga terus memberikan data dan fakta. Nufransa mencontohkan dengan output pembangunan 2015-2017 yang sudah dihasilkan dan disalurkan yaitu 6 bandara baru, 9.544 km jalan rekonstruksi, pelebaran dan pembangunan baru, 105 bendungan baru, 818 km’sp rel kereta api dan 341,5 ribu unit rusun, rumah khusus, dan rumah swadaya (termasuk peningkatan kualitas).
Untuk pembangunan Dana Desa di 2017 telah dibangun 109,3 ribu km jalan desa, 852,2 km jembatan, 303.473 unit sambungan air bersih, 3.715 embung desa, 38.330 posyandu, 16.794 pasar desa, 28.792 PAUD Desa, 264.031 sumur dan MCK, dan 182.919 drainase dan irigasi.
Sementara untuk Dana Alokasi Khusus Fisik ke daerah, capaian di 2017 berupa 241 unit ambulans, 692 puskesmas keliling, 5.463 rehabilitasi sarana kesehatan, 2.790 pembangunan perumahan, 53.922 peningkatan kualitas rumah, 184.483 hektare pembangunan jaringan irigasi, 344.698 hektar rehabilitasi irigasi, 12.334 km peningkatan, pemeliharaan, dan pembangunan jalan, 8.956 m pemeliharaan, penggantian, dan pembangunan jembatan.
Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:
Advertisement
