Liputan6.com, Jakarta - Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno menanggapi pernyataan Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi yang menyayangkan Pemprov menjual saham di perusahaan bir PT Delta Jakarta tanpa pembahasan sebelumnya. Menurut Sandiaga, Pemprov DKI ingin mendapat deviden atau pendapatan yang halal.
"Kita ingin tentunya kita mendapatkan deviden yang halalan toyiban," kata Sandiaga di Balai Kota Jakarta, Kamis (17/5/2018).
Advertisement
Menurut Sandiaga, meski PT Delta selalu menyetor deviden puluhan miliar, pemasukan itu masih di bawah target.
"Saya ingin bicara sama Pak Pras (Prasetio Edi Marsudi). Tapi Pak Pras belum ada diteleponin enggak masuk-masuk. Saya ingin jelaskan bahwa deviden yang diterima terakhir Rp 38 miliar, sedangkan nilai yang saya bidik di atas 1 triliun. Perlu waktu sekitar 50 tahun untuk kita mencapai angka 1 triliun itu," Sandi menjelaskan.
Dengan melepas 26,25 persen saham PT Delta, maka baik perusahaan bir tersebut maupun DKI mendapat keuntungan. Pertama perusahaan bir itu dapat melakukan ekspansi.
"Kita sampaikan kejelasan dengan ini mereka bisa ekspansi dan menciptakan lapangan kerja itu," kata Sandi.
Sedangkan, Pemprov DKI mendapat dana segar Rp 1 triliun dari penjualan saham perusahaan bir dan dana itu akan digunakan untuk membangun sekitar 60 sekolah dan membuka lapangan kerja.
"Bisa langsung dirasakan masyarakat. Kalau di atas Rp 1 triliun itu bisa membangun 60 gedung sekolah atau melakukan rehab 60 gedung sekolah, bisa membangun 1 atau 2 sekolah taraf internasional, bisa membuka lapangan kerja dengan menghasilkan lokasi menampung PKL, kalau kita lihat skybridge Rp 25 miliar, bisa membangun berapa skybridge itu," Sandiaga menandaskan.
Saksikan video pilihan di bawah ini:
Kritikan Ketua DPRD
Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi mengkritik rencana Pemprov DKI melepas saham di PT Delta Djakarta, yang memproduksi bir. Menurut dia, pelepasan saham seharusnya dikaji terlebih dahulu.
"(Keputusan melepas saham) juga harus melalui pembahasan di DPRD DKI. Nanti akan diputuskan dalam rapat paripurna. Jadi kalau ada keputusan dari paripurna itu, ada alasan dan aturan yang kuat untuk melepas saham tersebut," kata pria yang biasa disapa Pras, Jakarta, Kamis (17/5/2018).
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan baru saja mengumumkan kepastian Pemprov DKI melepas 26,25 persen saham di salah satu BUMD, yakni PT Delta Djakarta, pada Rabu, 16 Mei 2018 malam.
Pras menyayangkan langkah yang diambil Gubernur Anies Baswedan itu. Sebab, kepemilikan saham di PT Delta Djakarta punya kontribusi bagi pembangunan.
Pras menyebut perusahaan bir itu adalah salah satu BUMD yang paling banyak menyumbang deviden ke kantong kas DKI. Setiap tahunnya, PT Delta menyumbang deviden sekitar Rp 30 miliar.
"Mengingat perusahaan tersebut telah memberikan dividen cukup besar setiap tahunnya, dan berkontribusi terhadap PAD. Sayang sekali ya kalau sampai dilepas sahamnya,” dia memungkasi.
Advertisement
