Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menargetkan harga minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP) pada 2019 berada pada kisaran USD 60-70 per barel. Angka tersebut lebih tinggi bila dibandingkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018 yang hanya sebesar USD 48 per barel.
Dia mengatakan, perkiraan target ICP tersebut seiring dengan pergerakan harga minyak mentah dunia yang sulit diprediksi. Menurutnya, faktor pemulihan ekonomi dunia, keamanan, politik, bencana alam, dan inovasi teknologi akan menentukan dinamika harga minyak dunia.
Baca Juga
Advertisement
"Pada 2019, harga minyak mentah dunia diperkirakan akan mengalami peningkatan karena naiknya permintaan sebagai akibat mulai pulihnya perekonomian global," ungkap Sri Mulyani saat memberi paparan Kerangka RAPBN 2019 pada Rapat Paripurna DPR RI, di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (18/5/2018).
Sri Mulyani melanjutkan, produksi minyak mentah dunia diperkirakan belum akan mampu mengimbangi kenaikan permintaan. Baik karena kendala investasi ladang baru, maupun peningkatan ketegangan dan gangguan politik keamanan di beberapa negara produsen minyak utama dunia.
Lebih jauh Sri Mulyani memaparkan, untuk asumsi lifting minyak bumi pada 2019 diperkirakan mencapai sekitar 722-805 ribu barel per hari, sementara lifting gas bumi sekitar 1.210-1.300 ribu barel setara minyak per hari. Angka tersebut sedikit lebih tinggi dibanding lifting minyak dan gas bumi APBN di 2018 yang masing-masing mencapai 800 ribu barel per hari dan 1.200 ribu barel setara minyak per hari.
"Perkiraan tingkat lifting tersebut berdasarkan pertimbangan kapasitas produksi dan tingkat penurunan alamiah lapangan-lapangan migas yang ada, penambahan proyek yang akan mulai beroperasi, serta rencana kegiatan produksi yang dilaksanakan pada 2019." tukas Sri Mulyani.
Reporter : Dwi Aditya Putra
Sumber : Merdeka.com
Pemerintah Targetkan Pertumbuhan Ekonomi 5,8 Persen di 2019
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menargetkan pertumbuhan ekonomi di 2019 di level 5,8 persen. Angka tersebut lebih tinggi apabila dibandingkan dengan target pertumbuhan ekonomi 2018 yang di angka 5,4 persen.
"Pada 2019 pemerintah telah menetapkan sasaran pertumbuhan ekonomi pada kisaran 5,4 hingga 5,8 persen," ujar Sri Mulyani saat memberi paparan Kerangka RAPBN 2019 di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (18/5/2018).
Sasaran pertumbuhan ini diarahkan untuk mendorong pemerataan pertumbuhan di seluruh wilayah Indonesia. Dengan melaksanakan percepatan pembangunan kawasan timur, wilayah perbatasan, kawasan terluar dan daerah tertinggal.
"Beberapa daerah yang masih mengandalkan sumber daya alam sebagai sektor unggulan diarahkan untuk mengembangkan perekonomian bernilai tambah, agar tidak rentan terhadap gejolak harga komoditas," jelasnya.
Sementara itu dari sisi sektoral, ekonomi yang mempunyai nilai tambah tinggi dan menciptakan kesempatan kerja akan terus didorong agar tumbuh berkembang. Dengan makin berkembangnya kelas menengah, maka pasar domestik menjadi lebih kokoh.
"Untuk itu, industri pengolahan yang mampu menciptakan nilai tambah yang efisien perlu diperkuat, dengan tetap mengembangkan produktivitas dan ketahanan sektor pertanian. Pemerintah terus mendorong pengembangan industri berbasis ekonomi digital yang membutuhkan dukungan kualitas sumber daya manusia yang produktif, inovatif dan berdaya saing," jelasnya.
Sri Mulyani melanjutkan, momentum pertumbuhan investasi dan ekspor perlu terus dipelihara, berbagai perijinan dan regulasi yang menghambat baik di pemerintah pusat maupun di pemerintah daerah harus dihilangkan. Reformasi di bidang perpajakan dan ketenagakerjaan juga terus dilakukan agar minat investasi semakin meningkat.
"Pemerintah juga sedang mendesain berbagai kebijakan insentif fiskal yang atraktif dan kompetitif guna meningkatkan investasi dan mendorong ekspor," tandasnya.
Reporter: Anggun P. Situmorang
Sumber: Merdeka.com
Advertisement
