Liputan6.com, Jakarta - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengkritik pemerintah terkait daftar rekomendasi 200 penceramah. Ia mengatakan, pemerintah tidak bertugas menentukan penceramah yang layak.
"Tugas pemerintah ini bikin infrastruktur, suruh kenyang rakyat, suruh orang berpendidikan supaya orang makin cerdas, makin rasional dan ilmiah sehingga pemikiran radikal dan yang tidak cerdas makin pintar,” kata dia di Jakarta Pusat, Minggu (20/5/2018).
Advertisement
Menurut Fahri, pemerintah belum memahami sistem demokrasi yang digunakan selama ini. Ia menilai rekomendasi penceramah seharusnya dilakukan oleh lembaga pendidikan khusus.
"Sertifikasi (penceramah) itu ada di lembaga pendidikan, kalau ulama ada di Majelis Ulama, ada serikat asosiasinya, jangan negara mau mengontrol pikiran orang," ucap Fahri dengan nada kesal.
Fahri menilai, daftar 200 penceramah yang dikeluarkan Kementerian Agama menunjukkan pemerintah ingin membatasi kebebasan berpikir rakyatnya.
"Kebebasan berpikir orang jangan dikontrol oleh negara, jangan di standar-standar negara, itu sudah ada lembaganya. Itu kebebasan rakyat saya bilang," kata Fahri.
Rekomendasi Mubalig
Pemerintah melalui Kementerian Agama (Kemenag) mengeluarkan rekomendasi 200 mubalig untuk menyiarkan kegiatan keagamaan Islam. Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengungkapkan rekomendasi itu dikeluarkan setelah pihaknya menerima banyak pertanyaan dari masyarakat terkait nama mubalig yang bisa mengisi kegiatan keagamaan mereka.
"Selama ini, Kementerian Agama sering dimintai rekomendasi mubalig oleh masyarakat. Belakangan, permintaan itu semakin meningkat, sehingga kami merasa perlu untuk merilis daftar nama mubalig," Lukman menjelaskan.
Reporter: Titin Supriatin
Advertisement
