Liputan6.com, Jakarta - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah khawatir bila operasi intelijen digunakan untuk menindak terorisme. Penegak hukum dan intelijen bergerak bersama, kata dia, merupakan ciri khas Orde Baru.
Menurut dia, Indonesia merupakan negara hukum yang memiliki Undang-Undang Pemberantasan Terorisme. Oleh karena itu, pemberantasan terorisme harus mengikuti aturan yang ada.
Advertisement
"Kan undang-undang kita sekarang ini harus sesuai dengan konstitusi jangan memasukkan operasi intelijen dalam penegakan hukum. Bahaya. Itu lah orde baru. Orde baru itu penegakan hukum dan operasi intelijen tidak dipisahkan. Akhirnya orang bisa direkayasa," kata Fahri Hamzah di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Selatan, Senin (21/5/2018).
Menurut dia, negara akan kacau jika intelijen dilibatkan dalam penindakan terorisme. "Sekarang cara yang sama mau memasukkan operasi intelijen dalam pemberantasan terorisme, wah itu kacau nanti jadinya," ujar Fahri Hamzah.
Kedepankan Aksi Intelijen
Sementara Wakil Ketua Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera mengingatkan perlunya mengedepankan operasi intelijen untuk mencegah teror yang selama beberapa waktu terakhir ini terjadi di sejumlah daerah.
"Di mana pun aksi teror, mestinya lebih mengedepankan aksi intelijen untuk operasi preventif," kata Mardani Ali Sera dalam rilis di Jakarta, Kamis (17/5/2018).
Menurut dia, tindakan pencegahan tersebut bisa dilakukan dengan melibatkan banyak pihak mulai dari akademisi, tokoh masyarakat, hingga tokoh agama.
Politikus PKS itu juga menilai, penguatan basis intelijen untuk memberantas terorisme sudah sangat mendesak, sehingga tepat bila Polri menggandeng TNI untuk bekerja sama dalam menggelar operasi antiterorisme.
Seperti dilansir Antara, dia berpendapat aksi menyerang tanpa didahului data intelijen malah tidak menyelesaikan masalah teror.
Reporter: Muhammad Genantan Saputra
Sumber: Merdeka.com
Saksikan video pilihan di bawah ini:
Advertisement
